Sungai Rawan Banjir, Intens Koordinasi dengan BBWS

PESISIR TENGAH - Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) terus mengupayakan langkah konkret dalam penanganan banjir yang kerap melanda wilayah setempat, khususnya akibat meluapnya aliran sungai di beberapa kecamatan. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), pemkab saat ini intens berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Way Seputih-Way Sekampung.

Salah satu fokus utama adalah pengajuan penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Tuwok yang dalam beberapa waktu terakhir menimbulkan banjir hingga merendam kompleks perkantoran pemkab maupun sejumlah permukiman warga.

Plt Kepala DPUPR Pesbar, Mesrawan, S.STP., M.Si., menegaskan jika  pihaknya tidak tinggal diam pasca peristiwa banjir yang melanda Kecamatan Pesisir Tengah dan sekitarnya. Bahkan, kata dia, setelah musibah banjir akibat luapan Way Tuwok dan sungai lainnya itu langsung ditindaklanjuti dengan menjalin komunikasi intens bersama BBWS. Tujuannya agar ada tindak lanjut yang jelas dalam bentuk program penanganan menyeluruh, bukan sekadar langkah sementara.

“Selain berkoordinasi, kami juga sekaligus menyampaikan usulan agar penanganan aliran sungai Way Tuwok dapat diprioritaskan oleh BBWS. Sungai ini cukup rawan dan terbukti sudah berdampak langsung terhadap fasilitas pemerintahan dan pemukiman masyarakat,” kata Mesrawan.

Dijelaskannya, permasalahan serupa juga terjadi di wilayah lain, salah satunya di Kecamatan Ngaras. Di daerah tersebut, banjir sempat merendam Pekon Rajabasa dan Sukarame akibat meluapnya Sungai Way Rajabasa. Begitu juga di wilayah Kecamatan lainnya. Tentu kondisi itu semakin menegaskan bahwa Pesbar membutuhkan dukungan serius dalam pengendalian banjir, bukan hanya mengandalkan kemampuan kabupaten yang serba terbatas.

“Untuk penanganan beberapa aliran sungai, kami tidak hanya berkoordinasi dengan BBWS, tapi juga berupaya merangkul stakeholder lain. Prinsipnya, penanganan banjir harus melibatkan banyak pihak agar hasilnya bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tantangan besar. Anggaran kabupaten dinilai tidak cukup untuk membiayai pembangunan infrastruktur pengendalian banjir yang nilainya sangat besar. Karena itu, keterlibatan pemerintah pusat melalui BBWS menjadi harapan utama agar upaya penanganan sungai dapat segera direalisasikan.

“Kalau hanya mengandalkan APBD kabupaten tentu tidak bisa, mengingat kondisi keuangan daerah kita terbatas. Karena itu, kami berharap adanya dukungan dan sinergi dari BBWS maupun instansi terkait lain sehingga kebutuhan penanganan sungai dapat terpenuhi,” jelasnya.

Lebih jauh, Mesrawan menyebutkan bahwa pemkab sudah menyusun sejumlah usulan penanganan sungai dan mengajukannya kepada BBWS. Harapannya, dari usulan tersebut ada tindak lanjut berupa program fisik yang bisa dibiayai dari anggaran pemerintah pusat. Menurut dia, tanpa campur tangan pemerintah pusat, sulit bagi Pesbar mengatasi ancaman banjir yang tiap musim hujan berpotensi berulang.

“Dengan adanya dukungan dari BBWS maupun stakeholder lainnya, kami optimistis penanganan sungai bisa terwujud sesuai harapan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada titik terang, sehingga Pesbar mendapat alokasi anggaran atau kegiatan infrastruktur sesuai usulan yang sudah kami sampaikan,” ungkapnya.

Ditambahkannya, banjir sudah menjadi persoalan klasik di beberapa titik di wilayah Pesbar. Karena itu, penanganan yang dilakukan tidak boleh parsial, melainkan harus menyeluruh dengan memperhatikan pola aliran sungai dari hulu hingga hilir. Selain pembangunan fisik, pihaknya juga mendorong adanya normalisasi dan pengerukan sungai yang dangkal agar aliran air tetap lancar saat curah hujan tinggi.

“Kita berharap dukungan semua pihak, baik dari pemerintah pusat maupun stakeholder terkait lainnya, mengingat penanganan aliran sungai terutama yang rentan menyebabkan banjir ini sangat mendesak. Kalau tidak segera ditangani, dampaknya bisa semakin luas dan merugikan warga,” pungkasnya. (yayan/*)