12 Koperasi Ditarget Jadi Pilot Project KDMP

Ilustrasi Koperasi-----

BALIKBUKIT - Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mencatat saat ini sudah ada lima Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang mulai beroperasi. Sementara itu, 130 KDMP lainnya masih dalam proses meng-update Sistem Informasi Koperasi Desa (Simkopdes) sebagai langkah menuju operasionalisasi penuh.

Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Lampung Barat, Syafaruddin, mengatakan lima KDMP yang telah beroperasi itu meliputi KDMP Tanjung Raya (Kecamatan Sukau), KDMP Trimulyo (Gedung Surian), KDMP Tanjung Sari (Bandar Negeri Suoh), KDMP Sri Mulyo (BNS), dan KDMP Sidodadi (Pagar Dewa).

“Kelima KDMP tersebut sudah mulai menjalankan aktivitas koperasi sesuai prinsip kelembagaan. Sisanya, 130 KDMP masih dalam tahap penyempurnaan data di Simkopdes agar sistem tata kelola mereka lebih tertib dan transparan,” jelas Syafarudin.

Syafarudin menambahkan, dari total 135 KDMP di Lampung Barat, ada 12 koperasi desa yang menjadi prioritas dan ditetapkan sebagai pilot project. Kriteria penetapan mencakup komitmen untuk terus menambah jumlah keanggotaan, keseriusan menjalankan usaha dengan prinsip koperasi, serta kemauan kuat untuk mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

“Prinsip koperasi itu dari kita untuk kita. Jadi jangan hanya mengandalkan penyertaan modal dari akses pinjaman ke bank yang jaminannya dana desa, karena itu ada bunga. Kalau keuntungan koperasi masih terbatas, habisnya bisa hanya untuk bayar bunga, belum lagi kewajiban ke PAD pekon,” tegasnya.

Syafaruddin juga menyinggung masih adanya kendala jaringan internet di beberapa wilayah, sehingga akses peng-updatean simkopdes KDMP belum sepenuhnya berjalan optimal. Terkait dengan prosfek untuk memperluas usaha, pihaknya telah menyiapkan opsi lain dengan menjajaki kerja sama bersama PT Pos Indonesia.

“Insya Allah pada November ini akan ada penjajakan dengan PT Pos Indonesia. Mereka sistem yang bisa diaplikasikan ke KDMP. Bahkan ada peluang menjadikan KDMP sebagai mitra seperti penyaluran bansos tunai, sehingga masyarakat penerima manfaat tidak perlu lagi antre di kantor pos, cukup di pekon masing-masing melalui KDPM. Tapi ini baru rencana ya,” paparnya.

Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkab Lampung Barat berharap Kopdes Merah Putih benar-benar menjadi wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat desa yang mandiri, berkelanjutan, dan mampu menekan ketergantungan terhadap pinjaman berbunga tinggi. (edi/lusiana)

 

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan