Realisasi DBH Capai Rp10,9 Miliar

Dana Bagi Hasil (1)--
BALIKBUKIT – Pemerintah Kabupaten Lampung Barat terus menunjukkan kinerja positif dalam pengelolaan pendapatan daerah. Hingga triwulan III Tahun 2025, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat telah menyentuh angka lebih dari Rp10,9 miliar, atau mendekati 70 persen dari total target Rp16 miliar lebih. Hal itu disampaikan Pelaksana tugas (Plt.) Kepala BKAD Lampung Barat, Sumadi, S.I.P., M.M., Minggu (12/10/2025).
“Pemerintah pusat sudah merealisasikan lebih dari 65 persen DBH untuk Lampung Barat. Angka ini terus bergerak naik setiap bulannya,” ungkapnya.
Sumadi merincikan, pendapatan tersebut berasal dari berbagai sektor pajak dan sumber daya alam (SDA), berikut capaian masing-masing komponen yaitu DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) target Rp2 miliar telah terealisasi Rp1,4 miliar lebih, DBH PPh Pasal 21 target Rp5,2 miliar telah teralisasi Rp2,3 miliar lebih, DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi target Rp4,2 miliar telah terealisasi Rp3,3 miliar lebih.
Lalu, DBH SDA Panas Bumi target Rp2,1 miliar realisasi Rp1,7 miliar, DBH SDA Mineral dan Batubara target Rp157 juta telah terealisasi Rp125 juta, DBH SDA Kehutanan target Rp133 juta teralisasi Rp106 juta, DBH SDA Perikanan target Rp851 juta baru terealisasi Rp680 juta. Sedangkan DBH Sawit target Rp1,8 miliar baru teralisasi Rp916 juta.
Selain itu, meski tidak memiliki target, Lampung Barat juga menerima DBH Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp52 juta serta DBH PPh Pasal 25/29 sebesar Rp135 juta.
Dengan tren kenaikan yang stabil, BKAD Lampung Barat optimistis seluruh target pendapatan dari DBH akan tercapai bahkan sebelum tutup tahun anggaran.
“Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar proses penyaluran berjalan lancar. Semakin cepat dana masuk, semakin cepat pula dimanfaatkan untuk mendukung program strategis,” ujarnya.
Ia menegaskan, DBH menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah. Karenanya, setiap rupiah yang masuk akan diarahkan untuk penguatan layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (lusiana)