Pekon di Krui Selatan Diminta Segera Susun RKP 2026

KRUI SELATAN - Pemerintah Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar), mengingatkan seluruh pekon di wilayahnya agar segera melaksanakan musyawarah pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Pekon Tahun Anggaran 2026. Hal tersebut dinilai penting sebagai bagian dari upaya mendukung keberlanjutan program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat pekon.

Camat Krui Selatan, Akhmad Firasada Indah, S.Sos., M.M., mengatakan bahwa hingga saat ini mayoritas pekon di wilayahnya memang belum memulai proses pembahasan RKP tahun 2026. Namun, ia memastikan bahwa kegiatan tersebut akan segera bergulir di pekon-pekonnya. Untuk sementara baru satu pekon yang akan mulai melaksanakan musyawarah pembahasan RKP Pekon tahun 2026.

“Untuk tahap awal rencananya baru Pekon Walur yang akan melaksanakan RKP tersebut, yang dijadwalkan pada Senin, 13 Oktober 2025,” katanya.

Menurut Akhmad Firasada, penyusunan RKP Pekon memiliki peran strategis karena menjadi dasar arah kebijakan pembangunan di tingkat pekon. Oleh sebab itu, ia menekankan agar seluruh pekon benar-benar mempersiapkan pembahasan RKP dengan maksimal, memperhatikan kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan arah pembangunan pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat.

“Dalam pembahasan RKP Pekon tahun 2026 di setiap pekon tentu diharapkan benar-benar maksimal, dengan tetap memprioritaskan arah pembangunan pekon dan juga program pemerintah daerah, provinsi hingga pusat,” jelasnya.

Dikatakannya, musyawarah penyusunan RKP Pekon merupakan momentum penting bagi pemerintah pekon untuk menetapkan prioritas pembangunan yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, setiap pekon diminta untuk menyusun rencana kerja yang berorientasi pada kemajuan dan peningkatan kesejahteraan warga.

“Kami mendorong agar RKP Pekon tidak hanya menjadi dokumen formal semata, tetapi benar-benar menjadi pedoman kerja yang dapat menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat di pekon masing-masing,” jelasnya.

Dijelaskannya, ia juga mengigatkan selurh pekon agar dalam pembahasan RKP Pekon tahun 2026 harus mencakup sejumlah fokus utama yang selaras dengan program prioritas pemerintah. Beberapa di antaranya yakni penanganan stunting, penguatan adaptasi terhadap perubahan iklim, pengembangan ekonomi lokal termasuk melalui Koperasi Merah Putih, serta peningkatan infrastruktur dasar dan digitalisasi desa. Selain itu, peningkatan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan juga harus menjadi perhatian utama dalam setiap perencanaan.

“Masalah stunting dan peningkatan layanan dasar seperti kesehatan serta pendidikan harus tetap menjadi prioritas, karena itu menyangkut masa depan generasi muda di wilayah kita,” ujarnya.

Ditambahkannya, kolaborasi antara seluruh unsur masyarakat dalam penyusunan RKP Pekon tentunya sangat penting. Menurutnya, musyawarah pekon bukan hanya agenda formal pemerintah pekon, melainkan wadah partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan arah pembangunan di wilayahnya. Pihaknya berharap seluruh peratin dan perangkat pekon dapat melibatkan semua unsur masyarakat, mulai dari tokoh adat, tokoh agama, perempuan, pemuda, hingga pelaku usaha lokal dalam pembahasan RKP. Dengan begitu, hasilnya akan lebih komprehensif dan sesuai kebutuhan lapangan.

“Kami juga berharap kepada seluruh peratin dan perangkat pekonnya agar dapat mempersiapkan RKP tahun 2026 itu dengan optimal, serta diharapkan dalam pembahasan nanti dapat terlaksana dengan lancar tanpa hambatan, sehingga RKP Pekon tahun 2026 selesai sesuai harapan bersama,” pungkasnya.(yayan/*)