Sambangi Kementrian Komdigi RI, Parosil Usulkan 5 Titik BTS Prioritas

BALIKBUKIT — Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mendorong percepatan pemerataan akses telekomunikasi di wilayahnya melalui audiensi ke Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi RI), Senin (13/10/2025), di Jakarta.

Audiensi dipimpin langsung oleh Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, sebagai upaya strategis untuk menjawab keterbatasan jaringan komunikasi di desa-desa yang masih blank spot.

Turut mendampingi Bupati sejumlah pejabat daerah, antara lain Kepala Dinas Kominfo Burlianto, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Maidar, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Yudha Setiawan, serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Andilya.

Pihak kementerian menugaskan Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Politik Arnanto Nurprabowo untuk menerima audiensi, didampingi jajaran teknis dari berbagai unit, termasuk Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital (BPSDM), Ditjen Ekosistem Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, serta tim BAKTI.

Dalam pemaparan, Bupati Parosil menegaskan pembangunan sarana dan prasarana komunikasi menjadi hal penting untuk mendukung kemajuan daerah, khususnya di Lampung Barat yang masih menghadapi keterbatasan akses jaringan. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan informasi, hambatan pemasaran hasil pertanian, dan akses layanan publik yang terbatas.

“Kondisi ini membuat masyarakat kesulitan mengetahui harga pasar, menjual produk di bawah nilai pasar, bahkan terhambat mengakses layanan publik secara digital,” jelas Parosil.

Untuk itu, Pemkab Lampung Barat mengajukan pembangunan menara BTS di lima titik prioritas pada tahun anggaran 2026, yakni Pekon Lombok (Lumbok Seminung), Pekon Kubu Perahu (Balik Bukit), Pekon Batu Api (Pagar Dewa), Pekon Tribudisukur (Kebun Tebu), dan Pekon Banding Agung (Suoh). Lokasi ini selama ini sulit dijangkau sinyal telekomunikasi dan berada di daerah perbukitan. Pembangunan BTS di lokasi tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan sinyal hingga desa-desa sekitar.

Parosil menambahkan, keberadaan infrastruktur komunikasi erat kaitannya dengan pembangunan daerah, baik sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Digitalisasi di desa-desa terpencil memungkinkan masyarakat memperoleh peluang setara dalam pendidikan, ekonomi digital, dan mitigasi bencana.

Lampung Barat sebagai kabupaten literasi, konservasi, dan tangguh bencana, memiliki potensi besar untuk pengembangan wisata alam, pemberdayaan petani dan UMKM, serta literasi digital. Namun, semua itu membutuhkan dukungan infrastruktur TIK yang memadai.

Dalam audiensi, Pemkab menyampaikan tiga tujuan utama. Pertama, menyelaraskan program pembangunan TIK daerah dengan kebijakan nasional. Kedua, mengajukan bantuan pembangunan infrastruktur TIK seperti BTS, jaringan internet desa, dan akses satelit untuk wilayah belum terjangkau. Ketiga, meminta dukungan pelatihan literasi digital, keamanan siber, dan pengembangan SDM digital bagi pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan data yang disampaikan, dari total 131 pekon dan 5 kelurahan, baru 29 desa yang mendapatkan fasilitas akses internet. Masih terdapat 102 desa yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat, provinsi, maupun mitra swasta.

Dengan dukungan Kementerian Komunikasi dan Digital, Pemkab Lampung Barat berharap pembangunan BTS dan perangkat TIK lainnya dapat segera terealisasi, sehingga desa-desa tertinggal dapat tersambung ke arus utama digitalisasi nasional. (Lusiana)