Pemkab Dorong Perpustakaan Lengkapi Data IPLM 2025
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)--
PESISIR TENGAH - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesbar) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan budaya literasi di daerah. Salah satu langkah konkret yang saat ini tengah digencarkan ialah imbauan kepada seluruh lembaga perpustakaan, baik di tingkat sekolah, pekon, maupun masyarakat, untuk segera melakukan pengisian data Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tahun 2025.
Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Pesbar, M. Ma’aruf, S.P., mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari kajian nasional yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI).
Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana kontribusi lembaga perpustakaan dalam mendorong peningkatan literasi masyarakat di setiap daerah. Pengisian IPLM sangat penting sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja dan keberadaan perpustakaan di tingkat sekolah maupun masyarakat.
“Melalui kegiatan ini, kita dapat mengetahui sejauh mana efektivitas lembaga perpustakaan dalam berperan membangun budaya literasi,” kata dia.
Dijelaskannya, IPLM menjadi tolok ukur nasional yang digunakan untuk melihat tingkat kemajuan literasi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Karena itu, pihaknya mengimbau seluruh pengelola perpustakaan di Kabupaten Pesbar agar segera berpartisipasi aktif dengan mengisi data secara lengkap dan akurat. Pengisian data IPLM ini wajib diikuti oleh seluruh jenis perpustakaan di wilayah Pesbar.
“Tentu wajib diikuti oleh seluruh jenis perpustakaan, mulai dari perpustakaan sekolah tingkat SD dan SMP sederajat, perpustakaan khusus, perpustakaan umum, hingga perpustakaan desa atau pekon dan Taman Baca Masyarakat (TBM) yang tersebar di seluruh kecamatan,” jelasnya.
Menurut Ma’aruf, pengumpulan data tersebut dilakukan untuk menilai berbagai aspek penting, seperti ketersediaan koleksi bacaan, fasilitas pendukung, kegiatan literasi yang digelar, serta tingkat pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat. Hasil pengumpulan data ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kondisi riil perpustakaan di lapangan.
“Melalui IPLM ini, pemerintah daerah dapat mengetahui kebutuhan dan tantangan yang dihadapi lembaga perpustakaan. Data tersebut akan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan pengembangan literasi daerah yang lebih tepat sasaran,” katanya.
Masih kata dia, seluruh lembaga perpustakaan yang menjadi sasaran diharapkan melakukan pengisian data melalui laman resmi Perpusnas di https://survey.perpusnas.go.id/IPLMWilayah1_2025. Proses pengisian dilakukan secara daring agar memudahkan akses dan mempercepat proses pendataan nasional. Data yang dikumpulkan nantinya akan menjadi bahan evaluasi nasional yang disusun oleh Perpusnas RI untuk menentukan nilai indeks literasi masyarakat di setiap kabupaten dan kota di Indonesia.
“Karena itu, kami sangat berharap seluruh satuan pendidikan dan pengelola perpustakaan, baik di tingkat pekon maupun komunitas literasi, dapat proaktif dalam mengikuti kegiatan ini,” pungkasnya.(yayan/*)