165 RTLH di 7 Kecamatan Segera Diperbaiki Lewat BSPS

PESISIR TENGAH – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar), melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), terus memantau pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang menyasar ratusan rumah di kabupaten setempat.

Program tersebut merupakan aspirasi dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang ditujukan untuk memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) milik masyarakat kurang mampu di wilayah Kabupaten Pesbar.

Kabid Perumahan Rakyat, Sofyan Jailani, S.H., M.H., mendampingi Kepala Dinas PRKP Ir. Armand Achyuni, mengatakan, hasil koordinasi dengan koordinator BSPS Kabupaten Pesbar menunjukkan bahwa program tersebut akan segera dilaksanakan di seluruh rumah sasaran yang telah ditentukan.

“Proses verifikasi sudah selesai dilakukan, begitu juga dengan sosialisasi terkait program ini kepada seluruh penerima manfaat. Terdapat 165 unit rumah yang tersebar di tujuh kecamatan, yakni Kecamatan Lemong, Karyapenggawa, Waykrui, Pesisir Tengah, Pesisir Selatan, Ngaras, dan Bangkunat,” kata dia.

Dijelaskannya, jumlah 165 unit rumah tersebut merupakan hasil usulan dari empat anggota DPR-RI yang berasal dari berbagai fraksi. Dari Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani mengusulkan sebanyak 130 unit rumah tidak layak huni yang akan mendapatkan bantuan perbaikan. Sementara itu, Mukhlis Basri dari Fraksi PDI Perjuangan mengajukan 10 unit, Abdul Hadi dari Fraksi PKS mengusulkan 10 unit, dan Syahrul Aidi Mazat dari Fraksi PKS mengusulkan 15 unit rumah.

“Program BSPS merupakan bantuan stimulan yang bertujuan membantu masyarakat kurang mampu agar rumah mereka menjadi lebih layak dan aman untuk ditempati,” jelasnya.

Sofyan berharap agar bantuan ini dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi penerima manfaat, khususnya dalam meningkatkan kualitas hunian sehingga warga dapat tinggal dengan nyaman dan aman. Program ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan rumah yang layak huni.

“Kami berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan dan koordinasi secara intens agar program ini terlaksana dengan baik, tepat waktu, dan tepat sasaran,” pungkasnya. (yogi/*)