Lampung Barat Dukung Penguatan Sinergi Pengawasan Ormas-Parpol

BALIKBUKIT —  Wakil Bupati Lampung Barat, Drs. Mad Hasnurin, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Politik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Selasa (21/10/2025) di Akar Hotel & Resorts, Bandar Lampung.

Kegiatan yang mengusung tema “Penguatan Sinergi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik dalam Menjaga Keamanan, Iklim Investasi, dan Stabilitas Ekonomi Nasional” ini dihadiri oleh para Bupati/Wali Kota, unsur Forkopimda, serta Kepala Badan Kesbangpol se-Provinsi Lampung.

Turut hadir Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Dr. Bahtiar Baharudin, M.Si., yang memberikan arahan mengenai pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mengawasi aktivitas Ormas dan organisasi politik agar tetap berada dalam koridor hukum dan nilai-nilai kebangsaan.

Wakil Bupati Lampung Barat, Drs. Mad Hasnurin, dalam kesempatan itu menegaskan bahwa pengawasan terhadap Ormas dan organisasi politik merupakan bagian penting dari upaya menjaga stabilitas daerah. Stabilitas tersebut, kata dia, menjadi pondasi utama bagi tumbuhnya investasi dan keberlanjutan pembangunan ekonomi.

“Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berkomitmen memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh elemen Forkopimda. Langkah ini penting untuk menciptakan suasana yang aman, tertib, dan kondusif bagi aktivitas sosial maupun politik masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Mad Hasnurin menyampaikan bahwa kegiatan rakor ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dan menyamakan persepsi terkait regulasi, peran, serta batasan Ormas di tengah masyarakat. Ia menilai, pertemuan ini bukan hanya forum administratif, tetapi juga ruang refleksi bagi pemerintah daerah dalam menjaga dinamika sosial-politik agar tetap selaras dengan nilai Pancasila dan semangat persatuan nasional.

“Rakor ini sangat relevan, terutama dalam memperkuat peran pemerintah daerah sebagai garda terdepan pengawasan Ormas agar tidak menyimpang dari ketentuan perundangan, sekaligus tetap berkontribusi positif dalam pembangunan dan kehidupan berbangsa,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terwujud sinergitas nyata antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun tata kelola organisasi kemasyarakatan dan politik yang lebih sehat, transparan, dan berkeadilan. Pengawasan yang efektif diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga memperkuat iklim investasi dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah, termasuk di Kabupaten Lampung Barat. (nopri)