Inspektorat Monev Administrasi APBP Tahap I

KEBUNTEBU — Sepuluh pekon di Kecamatan Kebuntebu, Kabupaten Lampung Barat, menjadi sasaran kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) tahap I Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP) 2025 yang digelar oleh Inspektorat setempat, Rabu (22/10/2025).

Kegiatan yang dipusatkan di Balai Pekon Purawiwitan ini dipimpin langsung oleh Irban II Inspektorat Lambar, Denti Rosita, S.Sos., dan diikuti oleh seluruh Peratin bersama aparat pekon, seperti juru tulis, bendahara pekon, kasi dan kaur. Sekcam Kebun Tebu, Fhitri Aydi, S.Sos., turut hadir mendampingi Camat Kebuntebu, Ernawati, S.E.

Dalam kegiatan tersebut, tim inspektorat tidak hanya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tahap I APBP 2025, tetapi juga memberikan pembinaan terkait administrasi pekon, penyusunan usulan tahap II, serta perencanaan anggaran tahun 2026.

Fhitri Aydi, dalam arahannya, menekankan pentingnya keterpaduan antara pelaporan administrasi dan capaian kegiatan fisik.

“Jika dalam laporan administrasi telah tercapai 100 persen, maka capaian fisik juga harus sesuai. Jangan sampai ada ketimpangan antara keduanya,” tegasnya.

Sebagai bagian dari tim verifikasi kecamatan, Fhitri juga mengingatkan agar seluruh pekon menyusun laporan secara akuntabel dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Sementara itu, Denti Rosita selaku Irban II menyampaikan bahwa secara umum hasil pemeriksaan administrasi berjalan dengan baik. Ia juga menyinggung capaian positif dari Pekon Sinarluas, yang saat ini dijabat oleh Pj Peratin.

“Untuk tahap I, baik administrasi maupun fisik di Pekon Sinar Luas telah mencapai 100 persen. Saat ini tinggal menunggu realisasi anggaran tahap kedua,” jelas Denti.

Namun demikian, pihaknya masih menunggu rekap keseluruhan hasil pemeriksaan dari semua pekon untuk disatukan dan ditindaklanjuti. Proses penyusunan checklist dari monev tahap I masih berlangsung.

“Alhamdulillah dari sisi administrasi hasilnya cukup baik, tapi untuk persentase menyeluruh masih kami kumpulkan,” tambahnya.

Monev ini merupakan agenda rutin Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Inspektorat, yang bertujuan memastikan seluruh kegiatan pekon — baik fisik maupun administrasi — berjalan sesuai ketentuan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para peratin dan perangkat pekon dapat lebih memahami pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta disiplin pelaporan dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat pekon. (rinto/nopri)