Bahas Sinkronisasi Program, Nukman Hadiri Rakor Nasional

BALIKBUKIT – Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Lampung Barat, Drs. Nukman, M.M., bersama Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dr. Tri Umaryani, S.P., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/LPNK) dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Kegiatan tersebut berlangsung di Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada 26–29 Oktober 2025.

Rakor dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, dan diikuti 1.104 peserta yang terdiri dari Sekretaris Daerah serta Kepala Bappeda dari seluruh provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia.

Dalam arahannya, Mendagri Tito menegaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat dan daerah agar program pembangunan nasional berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan.

“Pusat dan daerah harus satu arah. Sinkronisasi ini penting untuk memastikan pembangunan berjalan konsisten dan tepat sasaran,” ujar Mendagri dalam sambutannya.

Ia juga mengingatkan pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, mempercepat realisasi APBD, serta mengoptimalkan potensi ekonomi lokal dalam menjaga pertumbuhan dan mengendalikan inflasi di tengah dinamika ekonomi global.

Pada kesempatan itu, Mendagri Tito meminta para gubernur tidak reaktif terhadap pemangkasan TKD dan agar melakukan simulasi atau exercise terlebih dahulu untuk mengukur dampaknya. Tidak hanya itu, kepala daerah juga diminta mencari peluangh dan inovasi untuk menambah pendapatan, antara lain dengan menghidupkan sektor UMKM. 

Ia juga mnyoroti potensi kebocoran pajak daerah, seperti pajak restoran yang tidak disetorkan ke Dispenda, agar segera ditertibkan dan dioptimalkan. “Pemotongan anggaran pernah terjadi pada masa pandemi, namun pemerintahan tetap berjalan efektif dan efisien meski anggaran dan kehadiran pegawai dibatasi,” tegas dia.

“Sebelum mengeluh soal turunnya transfer fiskal, kepala daerah diminta melakukan efisiensi pada pos belanja yang tidak prioritas seperti perjalana dinas,” tambahnya.

 

Menurut dia, meski ada pemotongan belanja wajib, seperti pendidikan, kesehatan BOS, DAK Non Fisik dan operasional fasilitas kesehatan harus tetap dijaga. “Pemerintah pusat akan membuka ruang dialog untuk membantu pemda menyesuaikan anggaran pasca efisiensi agar tetap sesuai dengan prioritas pembangunan,” tegas dia. 

Dilain pihak, Sekkab Lampung Barat Nukman mengungkapkan, keikutsertaan Lampung Barat dalam kegiatan ini sangat penting agar program daerah tetap selaras dengan prioritas nasional.

“Melalui Rakor ini, kami bisa memperkuat koordinasi dan memastikan bahwa setiap program di Lampung Barat mendukung arah pembangunan nasional, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat daerah,” ungkap Nukman.

Ia menambahkan, dalam upaya mengatasi pengurangan anggaran tersebut penerintah daerah terus melakukan koordiansi dengan pemerintah pusat sacara intensif untuk dapat memperoleh alokasi anggaran. Dalam kesempatan ini juga pemerintah daerah membawa proposal untuk dihimpun oleh Kemendagri dan diteruskan ke kementrian terkait.