Penyaluran Pupuk Harus Sesuai Prosedur

IZIN 7 KIOS DICABUT 

BALIKBUKIT – Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memastikan distribusi pupuk bersubsidi di wilayahnya telah dilaksanakan sesuai ketentuan Kementerian Pertanian (Kementan) RI. Hal ini menanggapi temuan 162 kios di Lampung yang terindikasi menjual pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), termasuk tujuh kios yang disebut berada di Lampung Barat.

Data Kementan menunjukkan, dari 2.039 kios yang melanggar di 28 provinsi, pelanggaran terbanyak terjadi di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Lampung. Seluruh kios yang terbukti melanggar kini izin usahanya dicabut. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut praktik tersebut merugikan petani hingga Rp600 miliar pertahun.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Barat, Maidar, melalui Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Agus Dharma Putra, mengatakan pihaknya belum menerima data resmi terkait kios yang melanggar di Lampung Barat.

“Kami rutin sosialisasi kepada kios dan distributor pupuk agar distribusi sesuai regulasi, serta melakukan pembinaan kepada petani agar pupuk tepat sasaran,” ujar Agus Darma Putra.

Selain pembinaan, pihaknya juga mendorong pembukaan kios baru di beberapa kecamatan agar distribusi pupuk lebih merata, khususnya di wilayah terpencil. Agus menambahkan, sanksi pencabutan izin menjadi kewenangan Dinas Koperasi dan Perdagangan (Kopdag) Lampung Barat, dengan harapan jika ada kios yang ditutup, segera dibuka kios baru agar distribusi tidak terganggu.

Sementara itu, Kepala Dinas Kopdag Lampung Barat Syafarudin mengaku belum menerima data resmi terkait kios yang melanggar di wilayahnya.

“Kami akan menelusuri informasi ini, melakukan verifikasi lapangan, dan jika terbukti, langkah tegas akan diambil sesuai aturan. Kami berkomitmen melindungi petani dari praktik curang dan memperkuat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi,” pungkas Syafarudin. (edi/nopri)