Realisasi PBB-P2 di Pesbar Baru Tercapai Rp2 Miliar

PESISIR TENGAH – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus bekerja keras untuk menggenjot realisasi Pajak Bumi dan Bangunan- Perdesaan/Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025. 

Hingga awal November ini, capaian penerimaan PBB-P2 baru menyentuh angka Rp2.033.562.090 dari total target sebesar Rp5.665.000.000 atau baru terealisasi sekitar 35 persen dari target keseluruhan, sehingga diperlukan upaya ekstra untuk mengejar sisa waktu sebelum akhir tahun.

Sekretaris Bapenda Pesbar, Ikrom, S.T., M.M., mengatakan bahwa kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, meski realisasi belum mencapai separuh target, pihaknya telah menyiapkan berbagai langkah strategis guna mempercepat proses penagihan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak.

“Realisasi PBB-P2 hingga saat ini baru mencapai sekitar Rp2 miliar lebih dari total target Rp5,6 miliar. Kami terus melakukan upaya intensif melalui penagihan langsung serta memperkuat koordinasi dengan para camat dan peratin di setiap pekon,” katanya. 

Dijelaskannya, rendahnya capaian PBB-P2 hingga awal November ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu yang paling dominan adalah tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa pajak daerah, khususnya PBB-P2, merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah untuk membiayai pembangunan.

“Kami masih menemukan sejumlah kendala di lapangan. Yang paling utama adalah kesadaran wajib pajak yang belum optimal. Banyak warga yang menunda pembayaran karena merasa belum mendesak, padahal pajak ini sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan pembangunan di daerah,” jelasnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, lanjut Ikrom, Bapenda Pesbar kini gencar melakukan sosialisasi ke berbagai kecamatan dan pekon. Sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat pembayaran pajak, sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap pembangunan daerah.

“Pendekatannya tidak hanya berupa penagihan langsung, tetapi juga edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pajak daerah. Kami ingin masyarakat paham bahwa setiap rupiah yang dibayarkan akan kembali ke mereka dalam bentuk fasilitas umum, infrastruktur, dan pelayanan publik yang lebih baik,” katanya. 

Ia menambahkan, keterlibatan pemerintah pekon dan kecamatan juga menjadi kunci penting dalam percepatan realisasi PBB-P2. Para camat dan peratin diharapkan lebih aktif mendorong warganya untuk segera menunaikan kewajiban pajaknya. Sinergi antara pemerintah daerah dan aparatur pekon dinilai efektif dalam meningkatkan capaian penerimaan pajak.

“Peran aparatur pekon sangat penting, karena mereka yang bersentuhan langsung dengan wajib pajak. Kami sudah meminta para camat dan peratin agar ikut berperan aktif mengingatkan warganya,” kata Ikrom.

Selain memperkuat koordinasi lintas tingkat pemerintahan, Bapenda juga telah menyiapkan langkah-langkah teknis seperti penggunaan sistem digital untuk mempermudah proses pembayaran, dan upaya lainnya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penerimaan PBB-P2 dapat meningkat signifikan menjelang akhir tahun.

“Kami berupaya untuk memperbaiki sistem pelayanan agar pembayaran pajak lebih mudah dan cepat. Salah satunya dengan mendorong masyarakat menggunakan kanal pembayaran non-tunai melalui bank yang telah bekerja sama dengan pemerintah daerah, minimarket, dan sebagainya,” jelasnya.

Ditambahkannya, Bapenda Pesbar optimistis bahwa capaian PBB akan terus meningkat dalam dua bulan terakhir tahun berjalan. Masyarakat pun diimbau agar tidak menunda kewajiban pajaknya agar tidak menumpuk pada tahun berikutnya. Pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan daerah.

“Karena itu kami berharap mari bersama-sama kita sukseskan target penerimaan PBB-P2 Pesbar tahun ini hingga lebih maksimal,” tandasnya.(yayan/*)