Kondisi Keuangan Sakit, Karang Taruna Lambar Minta Dana Hibahnya Dipangkas

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO ‬ - Suara kritis datang dari Karang Taruna Lampung Barat. Organisasi kepemudaan itu meminta Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memangkas separuh dari dana hibah Karang Taruna tahun anggaran 2026, agar anggarannya bisa dialihkan langsung untuk kegiatan sosial yang menyentuh masyarakat.

‎Usulan tersebut disampaikan dalam rapat Badan Anggaran (Banang) DPRD Lampung Barat, saat Ketua DPRD Lambar Edi Novial memaparkan rekomendasi hasil pembahasan komisi-komisi terkait RAPBD 2026, Kamis 20 November 2025.

‎Karang Taruna menilai, sebagian besar dana hibah yang selama ini diterima perlu lebih difokuskan pada program nyata di lapangan, terutama kegiatan sosial yang berdampak langsung pada masyarakat.

‎Tak hanya soal hibah, Karang Taruna juga mendorong Pemkab Lambar untuk menyiapkan fasilitas permanen bagi layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Mereka meminta agar gedung pemerintah yang berada di samping RS Bunda dijadikan kantor sekretariat tetap untuk P3A, termasuk penataan sewa gedung bagi UPTD agar layanan semakin efektif.

‎Selain itu, organisasi kepemudaan tersebut menekankan pentingnya sinergi eksekutif dan legislatif dalam mengakses berbagai program di tingkat provinsi maupun pusat. Menurut mereka, kolaborasi itu akan membuka lebih banyak peluang bantuan dan program pembangunan untuk Lampung Barat.

‎Isu pengangguran juga mendapat sorotan. Karang Taruna meminta pemerintah daerah menyusun langkah konkret mengurangi pengangguran, salah satunya melalui peningkatan kompetensi SDM. Pelatihan keterampilan seperti otomotif dan menjahit di Balai Latihan Kerja (BLK) harus diperluas agar calon tenaga kerja memiliki keahlian yang siap pakai.

‎Rekomendasi ini turut diperkuat oleh Komisi III DPRD Lampung Barat yang dipimpin Mawardi. Poin-poin tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen resmi untuk menjadi bahan pertimbangan Pemkab dalam penyusunan RAPBD 2026. (nopri)