Jelang Nataru, Pemerintah Tambah Kuota LPG 3 Kg Sebesar 350 Ribu Ton

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO – Pemerintah memastikan pasokan LPG 3 kilogram tetap aman menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Melalui keputusan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (27/11), pemerintah sepakat menambah kuota LPG subsidi sebesar 350 ribu ton, sehingga total kuota menjadi sekitar 8,5 juta ton pada 2025.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan tambahan kuota tersebut ditempuh untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi LPG yang lazim terjadi pada akhir tahun. Kenaikan kebutuhan biasanya dipicu peningkatan aktivitas rumah tangga, usaha kecil, serta sektor jasa yang terdorong momentum liburan panjang.

“Kuota kita di dalam APBN sebesar 8,16 juta ton. Kita tambah kurang lebih 350 ribu ton,” kata Bahlil usai mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto.

Bahlil menegaskan bahwa penambahan kuota ini didesain sebagai langkah pengaman stok. Pemerintah tak ingin terjadi kelangkaan seperti yang sempat terjadi di beberapa daerah pada pertengahan 2025, saat distribusi LPG 3 kg terganggu karena mismatch antara konsumsi dan alokasi harian.

Ia memastikan, dengan tambahan tersebut, pasokan LPG subsidi selama periode Nataru akan tersedia dan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga miskin, UMKM, serta sektor lain yang berhak mengakses LPG melon.

Menariknya, keputusan menambah kuota tidak dibarengi peningkatan anggaran. Bahlil menjelaskan realisasi subsidi energi pada 2025 justru lebih rendah dari perhitungan awal karena turunnya harga minyak mentah global (ICP). Kondisi ini menciptakan ruang fiskal yang cukup untuk menampung tambahan kuota tanpa mengubah alokasi APBN 2025.

“Alokasi kita dalam APBN 2025 itu Rp82 triliun. Sementara realisasinya, meskipun ada penambahan 350 ribu ton, angkanya tidak sampai Rp80 triliun. Hanya sekitar Rp77–78 triliun,” jelas Bahlil.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pandangan yang sama. Menurutnya, penurunan harga ICP membuat subsidi LPG berada dalam koridor aman. Karena itu, penambahan kuota dianggap rasional dan tidak membebani belanja negara.

“Karena harganya turun, kalau kita penuhi pun tidak melebihi anggaran 2025. Jadi, kita penuhi. Saya setuju usulan Pak Menteri ESDM,” ujar Purbaya.

Secara historis, konsumsi LPG melon meningkat antara 5–10 persen menjelang Natal dan Tahun Baru. Lonjakan ini tak hanya dipicu aktivitas rumah tangga yang meningkat, tetapi juga sektor kuliner dan UMKM yang menggeliat karena tingginya mobilitas masyarakat.

Dengan tambahan kuota, pemerintah berharap distribusi tetap lancar dan titik-titik rawan kelangkaan—seperti wilayah pelosok, daerah kepulauan, dan titik wisata—bisa terhindar dari gangguan pasokan.(*/edi)