RADARLAMBARBACAKORAN.CO- Rektor Universitas Paramadina Didik Junaedi Rachbini mengusulkan penerapan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan metode campuran yang mengombinasikan mekanisme pemilihan langsung dan tidak langsung. Gagasan ini dinilai sebagai alternatif untuk meredam polemik wacana pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang belakangan mengemuka.
Sistem pilkada campuran tersebut dirancang dalam dua model. Pertama, pemilihan kepala daerah dilakukan secara tidak langsung dengan memberikan hak pilih kepada anggota DPRD. Kedua, calon gubernur, bupati, atau wali kota tidak ditentukan oleh elite partai, melainkan diseleksi dari tiga anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak hasil pilihan rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.
Usulan ini muncul sebagai respons atas perdebatan panjang antara pendukung pilkada langsung dan tidak langsung. Menurut Didik, pilkada melalui DPRD tidak otomatis menghilangkan persoalan mahalnya biaya politik, terutama jika kontrol tetap berada di tangan elite. Namun di sisi lain, pilkada langsung juga memiliki sejumlah kelemahan serius, khususnya di era teknologi digital.
Perkembangan teknologi informasi dinilai telah mengubah ruang demokrasi menjadi tidak sehat. Maraknya penggunaan buzzer, manipulasi opini publik, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan membuat prinsip satu orang satu suara rawan disalahgunakan oleh kelompok yang memiliki kekuatan modal dan teknologi. Kondisi tersebut berpotensi melahirkan kepemimpinan berbasis pencitraan semata, bukan pada kualitas dan kapasitas yang sesungguhnya.
Dengan pertimbangan itu, pilkada tidak langsung dianggap mampu menekan dampak negatif penyalahgunaan teknologi dalam demokrasi. Meski demikian, Didik menegaskan bahwa penerapannya tidak boleh mengulang praktik pemilihan kepala daerah pada era Orde Baru yang sarat kepentingan dan tertutup.
Ia juga mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mencari solusi terbaik atas polemik sistem pilkada, mengingat adanya pro dan kontra yang kuat di tengah masyarakat dan elite politik. Penolakan terhadap pilkada tak langsung dinilai sebagai sinyal bahwa diperlukan inovasi politik yang lebih matang dan inklusif.
Sementara itu, usulan perubahan sistem pilkada juga datang dari Partai Golkar yang mendorong pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilakukan melalui DPRD. Golkar menilai mekanisme tersebut tetap mencerminkan kedaulatan rakyat karena melibatkan wakil-wakil yang dipilih melalui pemilu, sekaligus mampu menekan tingginya ongkos politik.
Sejumlah partai politik di koalisi pemerintahan seperti Gerindra, PKB, dan PKS menyatakan dukungan terhadap wacana pilkada tak langsung. Di sisi lain, PDI Perjuangan menyatakan penolakan, sementara beberapa partai lain seperti NasDem, Demokrat, dan PAN belum menentukan sikap. Polemik ini pun menandai babak baru perdebatan arah demokrasi lokal di Indonesia.
