Gus Yahya Ajak Islah, Polemik PBNU Diminta Tak Berlarut

RADARLAMBARBACAKORAN.CO- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengajak seluruh pihak di lingkungan Nahdlatul Ulama untuk saling memaafkan dan membuka lembaran baru demi menjaga keutuhan organisasi. Ajakan tersebut disampaikan menyusul klarifikasi Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar terkait polemik pemberhentian Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU.

Gus Yahya menilai klarifikasi tersebut perlu ditanggapi secara terbuka sebagai bagian dari upaya tabayun dan menjaga persatuan organisasi. Ia menyoroti adanya rangkaian surat peringatan serta keputusan pemberhentian dirinya yang dilakukan oleh sebagian anggota Rais Syuriyah PBNU, yang menurutnya tidak memiliki dasar konstitusional.

Dalam penjelasannya, Gus Yahya menyebut keputusan Rapat Harian Syuriyah yang digelar di sebuah hotel di Jakarta pada 20 November 2025 bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBNU. Karena itu, keputusan tersebut dinilainya batal demi hukum dan tidak dapat dijadikan pijakan organisasi.

Sebagai mandataris muktamar, Gus Yahya menegaskan dirinya berkewajiban menjaga konstitusi dan tatanan organisasi. Sikap tersebut, menurutnya, bukan dilandasi kepentingan pribadi, melainkan demi menjaga marwah PBNU sebagai organisasi besar yang diwariskan para pendiri Nahdlatul Ulama.

Meski demikian, Gus Yahya menegaskan tidak menginginkan polemik ini berlarut-larut hingga menimbulkan perpecahan internal. Ia mengajak seluruh elemen NU, termasuk dirinya sendiri, untuk saling memaafkan dan mengedepankan semangat persaudaraan demi masa depan organisasi.

Sebagai jalan keluar, Gus Yahya mendorong agar seluruh entitas NU menyiapkan Muktamar yang sah, legitimate, dan sesuai dengan AD/ART. Menurutnya, muktamar menjadi solusi terhormat dan konstitusional untuk menyelesaikan persoalan internal serta membawa NU melangkah ke arah yang lebih baik.

Sementara itu, dalam surat tabayun yang disampaikan sebelumnya, Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar menyatakan pemberhentian Gus Yahya dan penunjukan penjabat Ketua Umum telah dilakukan sesuai mekanisme organisasi. Ia juga menjelaskan sejumlah alasan, termasuk polemik pelaksanaan Akademi Kepemimpinan Nahdlatul Ulama dan undangan terhadap tokoh Israel.

Miftachul Akhyar turut menegaskan bahwa setiap keputusan organisasi harus dijalankan sesuai aturan dan mekanisme jam’iyah. Menurutnya, meski forum-forum kultural dihormati, marwah organisasi hanya dapat dijaga jika seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.