349 KK di Pesbar Berpeluang Lolos Validasi Program BPBL

RADARLAMBAR.BACAORAN.CO - Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) terus berupaya memperluas akses layanan dasar bagi masyarakat, khususnya pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga, melalui pengusulan bantuan pemasangan kilo watt hour (kWh) baru dalam program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Upaya itu kini memasuki tahapan krusial setelah pemerintah daerah menyelesaikan validasi ulang data calon penerima di lapangan dan menyerahkannya kepada PT PLN (Persero) untuk ditindaklanjuti melalui survei teknis.

Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan Pemkab Pesbar, hingga kini hanya 349 kepala keluarga (KK) yang dipastikan layak diusulkan sebagai calon penerima bantuan pemasangan listrik gratis melalui program pemerintah pusat itu. Jumlah tersebut merupakan hasil penyaringan dari data awal yang sebelumnya diajukan, dengan mempertimbangkan kesesuaian kriteria dan kondisi riil di lapangan.

Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Pesbar, Antoni Wijaya, S.I.P., menjelaskan bahwa validasi ulang dilakukan secara cermat untuk memastikan program BPBL benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan dan memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan. Menurutnya, proses ini penting agar tidak terjadi kesalahan sasaran yang berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Total keseluruhan berdasarkan validasi kembali di lapangan hingga saat ini hanya 349 KK yang dipastikan layak menerima bantuan pemasangan kWh listrik gratis melalui program pemerintah pusat,” katanya.

Ia memaparkan, dari total 349 KK tersebut, sebaran calon penerima bantuan tersebar di delapan kecamatan. Kecamatan Krui Selatan tercatat sebagai wilayah dengan jumlah terbanyak, yakni 77 KK atau titik rumah calon lokasi pemasangan kWh baru. Disusul Kecamatan Ngambur sebanyak 73 KK, dan Kecamatan Lemong 70 KK.

“Selanjutnya, Kecamatan Pesisir Selatan 62 KK, Kecamatan Pesisir Tengah 42 KK, Kecamatan Karya Penggawa 13 KK, Kecamatan Way Krui 11 KK, serta Kecamatan Pulau Pisang hanya 1 KK,” jelasnya.

Dikatakannya, data hasil validasi Pemkab Pesbar ini belum sepenuhnya bersifat final, karena masih harus melalui tahapan sinkronisasi dengan hasil survei, verifikasi, dan validasi yang dilakukan oleh PT PLN (Persero). Sinkronisasi tersebut dilakukan berdasarkan data usulan yang telah disampaikan pemerintah daerah kepada PLN sebagai dasar pelaksanaan survei di lapangan.

“Hasil validasi yang ada di Pemkab Pesbar ini nantinya akan disinkronkan dengan data hasil survei, verifikasi, dan validasi PLN berdasarkan pengajuan data sebelumnya,” jelasnya.

Dalam proses pendataan dan validasi, Pemkab Pesbar juga menemukan sejumlah kendala yang menyebabkan sebagian warga yang sebelumnya masuk dalam data awal akhirnya tidak lolos verifikasi lapangan. Kendala itu umumnya berkaitan dengan ketidaksesuaian lokasi rumah calon penerima dengan kriteria program BPBL.

“Banyak data yang tidak masuk kriteria, seperti belum tersedia jaringan listrik di sekitar lokasi, serta kendala teknis lainnya,” ujarnya.

Ditambahkannya, bantuan yang diberikan melalui program BPBL ini mencakup pemasangan listrik baru hingga listrik benar-benar menyala di rumah penerima manfaat. Seluruh proses pemasangan dilakukan oleh PLN tanpa dipungut biaya, sehingga masyarakat yang dinyatakan lolos tidak dibebani kewajiban finansial apa pun.

“Setelah nanti sudah terdapat jumlah data calon penerima yang benar-benar valid dan dinyatakan layak oleh PLN, kemungkinan untuk mulai pemasangan bantuan Kwh baru itu akan di mulai pada Januari 2026 ini,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Manager PT PLN (Persero) ULP Liwa, Arie Setiawan Gultom, membenarkan bahwa program BPBL dari Kementerian ESDM untuk wilayah Kabupaten Pesbar saat ini masih berada dalam tahap survei lapangan. Ia menyebutkan bahwa PLN telah menerima data usulan dari Pemkab Pesbar dan saat ini sedang menindaklanjutinya melalui pengecekan langsung ke lokasi calon penerima.