PAD dari Laba BUMD Ditarget Rp5,9 Miliar

BALIKBUKIT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp5,9 miliar pada APBD murni tahun 2026.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Lampung Barat, Sumadi, S.I.P., M.M., mengatakan kontribusi BUMD diharapkan semakin optimal dalam mendukung peningkatan PAD daerah. Menurutnya, target tersebut disusun dengan mempertimbangkan kinerja positif BUMD pada tahun-tahun sebelumnya.

“BUMD di Lampung Barat diharapkan terus memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD. Tahun lalu, target PAD dari bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD berhasil terealisasi 100 persen,” ujar Sumadi.

Ia menjelaskan, bagian laba atau dividen yang diterima pemerintah daerah berasal dari sejumlah BUMD, yakni Bank Lampung, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), serta Perumda Limau Kunci. Dividen tersebut merupakan bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham, termasuk pemerintah daerah.

Sumadi menambahkan, pembagian dividen dilakukan setelah perusahaan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam forum tersebut, direksi dan pemegang saham menyepakati besaran keuntungan yang akan dibagikan.

“Pembagian dividen baru bisa dilakukan setelah RUPS masing-masing BUMD. Selanjutnya, dividen tersebut disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah,” tegasnya.

Untuk tahun anggaran 2025, lanjut Sumadi, Pemkab Lampung Barat menargetkan PAD dari bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp3,2 miliar (APBD perubahan). Hingga akhir tahun anggaran, target tersebut berhasil direalisasikan secara penuh.

“Realisasi PAD dari laba BUMD tahun 2025 mencapai Rp3,2 miliar atau 100 persen. Sumbernya berasal dari Bank Lampung, BPRS, dan Perumda Limau Kunci,” jelasnya.

Ia berharap, dengan target yang lebih tinggi pada 2026, kinerja BUMD di Lampung Barat semakin meningkat sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi keuangan daerah dan mendukung pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. (lusiana)