DPRKP Pesisir Barat Masih Tunggu Program BSPS dari Pemerintah Pusat

PESISIR TENGAH - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar), kini masih menunggu informasi dari pemerintah pusat terkait program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di kabupaten setempat.

Kabid Perumahan Rakyat, Sofyan Jailani, S.H., mendampingi Kadis PRKP Ir. Armand Achyuni., mengatakan sebelumnya pihaknya telah mengajukan agar ada kegiatan BSPS di Kabupaten setempat ditahun 2024.

“ Pengajuan agar kegiatan BSPS kembali dilaksanakan di Kabupaten Pesbar sudah kami sampaikan, hal itu dalam rangka membantu warga untuk memiliki rumah yang layak huni,” kata dia.

Dijelaskannya, pihaknya juga telah  berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait tindak lanjut pengajuan yang disampaikan, tapi hingga kini belum ada jawaban pasti dari pemerintah pusat.

“ Sudah kita koordinasikan lagi ke pusat terkait program BSPS di kabupaten ini, tapi belum ada jawaban, kita cek juga melalui aplikasi belum ada kuota yang kita terima,” jelasnya.

Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir Kabupaten Pesbar tidak masuk dalam lokasi pelaksanaan program BSPS yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat itu dalam memperbaiki rumah tidak layak huni.

“ Sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 Kabupaten Pesbar tidak lagi menjadi sasaran program BSPS yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, dan tahun ini akan kita upayakan kembali agar program itu terlaksana,” terangnya.

Ditambahkannya, terdapat sejumlah kategori yang harus disiapkan agar bantuan BSPS itu terlaksana dan tepat sasaran sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

“ Data yang harus kita siapkan mulai dari kasus stunting, kawasan kumuh hingga kemiskinan ekstrim, masyarakat dengan kategori itu yang nanti akan menjadi sasaran pemerima manfaat program BSPS itu,” paparnya.

Dikatakannya, hingga kini jumlah RTLH di Kabupaten Pesbar masih sangat banyak, sedangkan anggaran dari APBD tidak memungkinkan untuk memperbaiki RTLH yang ada.

“ Masih ada sekitar 5.964 unit RTLH di Kabupaten Pesbar, jumlah itu  sangat banyak dan menjadi tanggungjawab serta kewajiban kami untuk membantu perbiakan RTLH itu, salah satunya dengan mengupayakan agar Program BSPS dilaksanakan oleh pemerintah pusat di Kabupaten Pesbar,” pungkasnya. *