Sudah 7 Pekon Salurkan BLT

KRUI SELATAN – Pemerintah Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) hingga kini mencatat sudah ada tujuh dari 10 Pekon di Kecamatan setempat, yang telah selesai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) untuk tahap I yakni Januari, Februari, dan Maret atau triwulan pertama tahun anggaran 2024.

Camat Krui Selatan, Akhmad Firsada Indah, S.Sos., megatakan, penyaluran BLT dana desa diseluruh Pekon di Kecamatan Krui Selatan  telah maksimal agar sebelum Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah atau lebaran tahun 2024 BLT dana desa untuk triwulan pertama itu dapat cair dan segera disalurkan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Karena dengan kondisi seperti sekarang ini adanya BLT dana desa itu sangat membantu bagi KPM.

“ Tapi, sampai sekarang ini belum semua Pekon yang bisa menyalurkan BLT dana desa, baru ada tujuh Pekon yang sudah menyalurkan. Sedangkan, tiga Pekon lainnya masih dalam proses pengajuan,” katanya.

Dijelaskanya, Ke-tujuh Pekon yang telah menyalurkan BLT DD tahap pertama di Kecamatan Krui Selatan itu yakni Pekon Mandiri Sejati, Balai Kencana, Padang Raya, Way Suluh, Way Napal, Padang Haluan, dan Walur. Sedangkan, tiga Pekon yang belum menyalurkan dan masih proses pengajuan itu yakni Pekon Lintik, Sukajadi, dan Pemerihan. Diperkirakan penyaluran BLT dana desa di tiga Pekon itu akan dilaksanakan setelah lebaran.

“Kemungkinan setelah lebaran nanti, untuk BLT dana desa di tiga Pekon tersebut disalurkan. Untuk itu diharapkan agar KPM dapat memahami dan memakluminya,” ujarnya.

Sementara itu, masih kata dia, pihaknya juga berharap dan kembali mengingatkan bagi masyarakat dalam hal ini KPM yang telah menerima BLT dana desa untuk tahap pertama atau selama tiga bulan dengan besaran Rp900 ribu/KPM itu benar-benar menggunakan bantuan tersebut dengan bijak dan tepat sasaran. Karena BLT dana desa yang diserahkan itu salah satunya bertujuan untuk membantu meringankan beban KPM tersebut.

“Terlebih dalam menghadapi lebaran seperti sekarang ini, diharapkan benar-benar tepat sasaran penggunaannya, seperti diprioritaskan untuk membeli kebutuhan bahan pokok, ataupun kebutuhan yang lebih penting lainnya,” jelasnya.

Ditambahkannya, seperti telah diketahui bersama bahwa dalam hal KPM yang mendapat BLT dana desa disetiap Pekon itu tentu sebelumnya telah dilakukan verifikasi dan validasi terlebih dahulu dengan melibatkan semua pihak-pihak terkait, yang nantinya tetap mengacu pada keputusan musyawarah desa khusus ditingkat Pekon. Karena memang anggaran BLT dana desa itu merupakan salah satu program di tahun 2024, yang mengacu pada Permendes No.13/2023 dan PMK No.145-146/2023 tentang pengelolaan Dana Desa.

“Dalam aturan itu salah satunya mewajibkan anggaran untuk BLT DD paling banyak 25 persen dari pagu anggaran anggaran dana desa tahun 2024, dengan KPM yang ditetapkan sesuai dengan kriteria maupun aturan yang ada,” tandasnya.*