Radarlambar.bacakoran.co - Rendahnya serapan anggaran pada setiap tahun anggaran berjalan di Kabupaten Lampung Barat, itu menunjukan ketidak seriusan Perangkat Daerah dalam mengelolah anggaran, sehingga mengakibatkan tertundanya pelaksanaan pembangunan terutama infrastruktur yang langsung berkaitan dengan masyarakat.
Hal itu diungkapkan Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Lampung Barat, Untung, S.Pd., pada saat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi DPRD Lampung Barat Atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah (RAPBD) Lampung Barat tahun 2025 di Ruang Sidang Marghasana DPRD setempat, Senin 11 November 2024.
“Ketidak seriusan Perangkat Daerah dalam mengelola anggaran, contohnya bahwa kegiatan kerap kali dilaksanakan mendekati akhir tahun, padahal anggaran APBD telah kita sepakati di bulan November. Kita juga sama-sama mengetahui setiap penghujung tahun di Lampung Barat terjadi musim penghujan, ini yang mengakibatkan pembangunan di Lampung Barat tidak bisa bertahan lama, mohon penjelasan?,” tegas Untung, Senin 11 November 2024.
Masih kata dia, Fraksi PKS meminta kepada pemerintah daerah agar segera menangani ruas jalan yang terkena bencana banjir beberapa tahun yang lalu yang mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat untuk mengeluarkan hasil panen mereka, sedangkan menurut pihaknya dana untuk penanggulangan itu tidak terlalu besar, dan itu tidak di perbolehkan di tangani oleh Dana Desa (DD). Contoh jembatan penghubung SMPN 3 Way Tenong dengan SDN 3 dan SDN 2 Padang Tambak.
Selain itu, pihaknya juga berharap pemerintah daerah agar melanjutkan pembangunan jalan Pahayu Jaya menuju beberapa pekon untuk menuju ke Kecamata Pagar Dewa yang saat ini sulit di lewati oleh kendaran.
Kepada pemerintah daerah agar meningkatkan jalan Padang Tambak-Tanjung Raya karena jalan ini adalah jalan alternatif, khususnya bagi sektor pendidikan 5 SDN, 1 SMPN, 1 SMAN, dan Pasar Kamis. “Jalan ini di bangun zaman Bupati Erwin Nizar dan sampai sekarang belum di perbaiki apalagi di tingkatkan, jadi mohon kiranya dapat diperbaiki dan ditingkatkan,” kata dia
Seraya menambahkan, pemerintah daerah juga diharapkan untuk melakukan perbaikan akses jalan pendidikan SMPN 1 Way Tenong Menuju SMKN 1 Way Tenong,mengingat jalan tersebut sudah seperti kubangan sehingga diharapkan adanya perhatian dari pemerentah.
“Kita berharap agar pemerintah daerah memprioritaskan pengadaan sosialisasi 4 pilar berdasarkan dengan Undang-Undang No.17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Selanjutnya disebut UU MD3),”tutupnya. (*)