Radarlambar.Bacakoran.co - Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, mengungkapkan keprihatinannya terkait penetapan mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong), sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Nasir menilai keputusan tersebut memunculkan berbagai pertanyaan di kalangan masyarakat. Pasalnya, Tom Lembong bukan satu-satunya Menteri Perdagangan yang pernah melakukan impor, sehingga hal ini menimbulkan spekulasi di publik.
Dalam rapat kerja antara Komisi III DPR RI dan Kejagung pada Rabu 13 November 2024 itu, Nasir Djamil mengatakan, kasus ini membuat banyak orang bertanya-tanya, mengapa hanya Tom Lembong yang dijadikan tersangka, padahal banyak menteri perdagangan sebelumnya juga melakukan impor dan tentu ada pihak-pihak di atasnya yang juga turut terlibat.
Bahkan, Nasir menegaskan penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan transparan. Ia mengingatkan agar Kejagung memastikan pembuktian dalam perkara ini dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan bukti yang jelas, agar tidak merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Nasir juga menambahkan, jika proses hukum tidak berjalan dengan tepat, hal itu bisa berdampak buruk pada citra Presiden yang selalu menekankan pentingnya keadilan dalam penegakan hukum.
Ditegaskannya, masyarakat berharap agar proses yang dijalankan dengan prinsip keadilan yang tinggi. Jangan sampai hal itu justru merusak citra negara, terutama dalam hal penegakan hukum yang harus dilaksanakan secara adil.
Tom Lembong sendiri ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait impor gula pada periode 2015-2016. Kejagung menduga bahwa Lembong mengizinkan impor gula meskipun saat itu stok gula dalam negeri sedang surplus, yang diduga merugikan perekonomian negara.
Meskipun demikian, Nasir berharap proses hukum yang sedang berjalan tetap dihormati dan tidak dipengaruhi oleh spekulasi atau opini publik, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dalam setiap tahapannya.
Penegakan Hukum dan Transparansi Menjadi Sorotan Kasus ini menambah daftar panjang kasus hukum yang melibatkan pejabat publik. Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat untuk terus mengawasi proses hukum agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan yang diharapkan.