Pesisir Tengah – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) turut serta dalam rapat konsolidasi nasional membahas penguatan budaya sadar risiko serta tindak lanjut hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban dana Pemilu dan Pemilihan.
Kegiatan ini digelar pada Jumat, 22 November 2024, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, dan dihadiri oleh pimpinan serta perwakilan Bawaslu dari seluruh Indonesia.
Ketua Bawaslu Pesbar, Abd. Kodrat S, S.H., M.H., yang juga menjabat sebagai Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, memimpin delegasi dari daerahnya dalam acara yang bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana Pemilu.
Dalam sambutannya, Abd. Kodrat menekankan pentingnya mengintegrasikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengawasan dana Pemilu.
“Kegiatan ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap dana Pemilu berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kita harus memastikan bahwa pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan dengan transparan dan akuntabel,” ujar Abd. Kodrat.
Dalam forum itu, dibahas mengenai upaya untuk membangun budaya sadar risiko, dari tingkat pusat hingga daerah, untuk memitigasi potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana Pemilu.
Menurut Abd. Kodrat, penguatan budaya ini sangat penting agar semua pihak, mulai dari lembaga pengawas hingga petugas di lapangan, dapat mengidentifikasi dan mengantisipasi risiko sejak dini.
“Budaya sadar risiko harus dibangun dari pusat hingga daerah, termasuk di Bawaslu Pesbar. Ini untuk memastikan bahwa semua pengelolaan anggaran Pemilu bisa terlaksana sesuai ketentuan dan menghindari potensi penyimpangan,” jelasnya.
Masih menurut, Abd. Kodrat, Bawaslu Pesbar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan, terutama terkait dengan penggunaan anggaran Pemilu, guna menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Ia juga mengingatkan pentingnya perhatian terhadap penggunaan dana Pemilu di setiap tingkatan pengawasan, mulai dari Bawaslu Kabupaten, Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), hingga Pengawas Kelurahan/Desa (PKD).
“Kami meminta kepada seluruh jajaran Bawaslu di Kabupaten Pesbar, termasuk Panwascam dan PKD, untuk benar-benar memperhatikan pengelolaan anggaran yang ada. Kami akan terus memastikan bahwa dana Pemilu digunakan dengan tepat dan sesuai aturan,” tegasnya.
Dengan mengikuti rapat konsolidasi ini, Bawaslu Pesbar berharap dapat memperkuat peranannya dalam menjaga integritas dan transparansi Pemilu, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu di daerah.
Abd. Kodrat pun mengakhiri dengan harapan agar pengelolaan dana Pemilu ke depan bisa lebih baik, dan tetap mengedepankan prinsip kejujuran, keterbukaan, serta akuntabilitas. (yayan/*)