5. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran
PKB mendorong penguatan sistem pengawasan anggaran melalui teknologi informasi dan partisipasi masyarakat untuk memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan tepat sasaran.
6. Peningkatan Pelayanan Publik
Digitalisasi pelayanan publik menjadi salah satu poin penting. PKB berharap ini mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan secara cepat, mudah, dan transparan.
7. Kesejahteraan Aparatur Daerah
Fraksi PKB mendukung kebijakan peningkatan kesejahteraan dan kompetensi aparatur daerah melalui pelatihan, insentif, dan evaluasi kinerja.
Doni Kurniawan menutup pandangan umum Fraksi PKB dengan optimisme. “Kami percaya sinergi yang solid antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat akan mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Fraksi PKB siap mengawal implementasi APBD 2025 demi kesejahteraan bersama,” tutupnya. (*)