Lunas PBB Terbaik, Pemkab Lambar Berikan Reward untuk Kecamatan dan Pekon Berprestasi

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO – Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memberikan penghargaan kepada camat, lurah, dan peratin yang berhasil mencapai pelunasan terbaik Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB–P2) tahun 2025. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum, Drs. Ismet Inoni, M.M., didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Drs. Daman Nasir, M.P., dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) PAD tahun 2025 di Aula Pakuwon Bappeda, Kamis (4/12/2025).

Ismet mengatakan, pemberian reward ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada seluruh perangkat kecamatan dan pekon yang telah bekerja keras dalam proses penagihan PBB–P2. Menurutnya, keberhasilan pemungutan pajak daerah tidak bisa dilepaskan dari peran aktif aparat wilayah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

“Penghargaan ini kami berikan sebagai apresiasi atas kerja keras dan dedikasi camat serta aparatur pekon dan kelurahan. Tahun ini kami menetapkan kecamatan terbaik, pekon/kelurahan terbaik tingkat kabupaten, dan pekon/kelurahan terbaik di masing-masing kecamatan,” ujarnya.

Ismet juga menegaskan bahwa peran camat, lurah, dan peratin tidak hanya berhenti pada penagihan PBB–P2. Ke depan, aparatur wilayah diharapkan ikut terlibat dalam keseluruhan proses pendataan, sosialisasi, serta pemungutan seluruh jenis pajak dan retribusi daerah.

“Pemungutan PAD bukan hanya menjadi tanggung jawab Bapenda, tetapi juga menjadi tanggung jawab moral perangkat wilayah. Dengan dukungan semua pihak, peningkatan PAD akan berjalan lebih optimal dan mendorong kemandirian daerah,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Ismet menyampaikan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah berkontribusi langsung terhadap pendapatan pekon. Sebab, Pemkab Lampung Barat mengalokasikan 10 persen dari total penerimaan pajak dan retribusi daerah sebagai dana bagi hasil untuk pekon.

Lanjut dia, pada tahun 2024, dana bagi hasil yang disalurkan mencapai Rp1,69 miliar. Angka tersebut naik signifikan pada tahun 2025 menjadi Rp3,12 miliar, atau meningkat 84,56 persen. Untuk tahun 2026, pemerintah daerah menganggarkan lebih dari Rp3,96 miliar, dengan realisasi bergantung pada capaian penerimaan pajak.

Dana bagi hasil tersebut dibagikan dengan komposisi 60 persen merata untuk seluruh pekon, dan 40 persen berdasarkan realisasi penerimaan pajak masing-masing pekon. Dengan demikian, pekon dengan tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi akan menerima bagian yang lebih besar.

Rakor tersebut juga dihadiri Kepala UPTD XIV Bapenda Provinsi Lampung. Kehadiran instansi provinsi dinilai penting mengingat opsen PKB dan BBNKB saat ini menjadi penyumbang pajak daerah terbesar di Lampung Barat.

Ismet berharap sinergi antara Bapenda kabupaten dan provinsi dapat diperkuat sehingga target peningkatan PAD melalui sektor tersebut dapat tercapai.

Sementara itu, Kepala Bapenda Drs. Daman Nasir, M.P., memaparkan capaian PAD dan realisasi PBB–P2 Tahun 2025, Pemkab Lambar menargetkan PAD sebesar Rp90,76 miliar, dan hingga 30 November telah terealisasi Rp85,56 miliar atau 94,27 persen.

Untuk PBB–P2, lanjut dia, total tagihan berdasarkan SPPT adalah Rp5,18 miliar, dan hingga kini telah terealisasi Rp4,96 miliar (95,83 persen). Meski capaian cukup tinggi, masih terdapat delapan kecamatan yang belum menyelesaikan target pelunasan.

“Karena saat ini sudah memasuki bulan terakhir tahun 2025, kami berharap seluruh SPPT dapat segera dilunasi agar tidak menjadi piutang pajak,” tegasnya. 

Daman kembali menekankan pentingnya kerja sama seluruh perangkat wilayah dalam meningkatkan PAD, khususnya dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. “Upaya peningkatan PAD membutuhkan kerja keras semua pihak. Kami mengajak camat, lurah, dan peratin untuk memperkuat kolaborasi dalam sosialisasi, pendataan, dan penagihan pajak,” pungkas dia.