BALIKBUKIT - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Barat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung di Lamban Pancasila, Kelurahan Way Mengaku, Balik Bukit, Rabu 26 Februari 2025, KPU Lampung Barat menyoroti lima poin krusial yang menjadi fokus evaluasi, yaitu tahapan, persiapan, penyelenggaraan, pelaksanaan, dan interpretasi hasil.
Ketua KPU Lampung Barat, Doni Risadi, menegaskan bahwa evaluasi terhadap tahapan dan persiapan sangat penting untuk memastikan bahwa proses Pilkada berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tahapan pemilu yang transparan dan akurat akan membantu mengurangi potensi masalah di kemudian hari. “Evaluasi yang menyeluruh diharapkan dapat meningkatkan kualitas tahapan pemilihan, sehingga masyarakat dapat merasa lebih percaya dan yakin terhadap proses demokrasi ini,” ungkap Doni Risadi.
“Keberhasilan Pemilu dan Pilkada tak lepas dari kerja sama yang baik antara berbagai pihak terkait, mulai dari panitia, pengawas, aparat keamanan, hingga partisipasi aktif masyarakat,” sambungnya.
Ia menekankan bahwa evaluasi ini menjadi momen penting untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan pemilu di masa depan. "Kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengidentifikasi tantangan dan mencari solusi guna menyempurnakan proses demokrasi di Lampung Barat ke depan," ujar Doni.
Salah satu poin yang disoroti dalam FGD tersebut adalah pentingnya transparansi dan akuntabilitas di setiap tahapan pemilu. Doni mengungkapkan komitmennya untuk terus meningkatkan sosialisasi dan pendidikan pemilih agar masyarakat lebih memahami hak-haknya dan dapat berpartisipasi secara maksimal. Sosialisasi yang baik akan memastikan bahwa proses demokrasi berjalan lebih terbuka dan akuntabel, sehingga hasil Pilkada bisa diterima oleh semua pihak.
Doni berharap, hasil evaluasi ini tidak hanya menjadi bahan laporan, tetapi juga menjadi landasan untuk perbaikan dan inovasi dalam penyelenggaraan pemilu yang lebih baik di masa depan. Ia menyatakan bahwa kritik dan masukan yang konstruktif sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pemilu di Lampung Barat. "Ketika bicara evaluasi, kita bicara dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pasca pelaksanaan. Hal ini sangat penting untuk memastikan proses demokrasi yang lebih baik," jelasnya.
Komisioner KPU Provinsi Lampung, Hermansyah, juga menekankan pentingnya mekanisme penanganan sengketa pemilu yang transparan dan adil. Proses penyelesaian sengketa harus sesuai dengan regulasi yang ada agar hasil Pilkada dapat diterima oleh semua pihak. Namun, ia optimis bahwa pelaksanaan Pilkada Lampung Barat berjalan dengan baik, terbukti dengan tidak adanya sengketa yang diajukan oleh partai politik atau pihak terkait. "Secara umum pelaksanaan Pilkada Lampung Barat sudah berjalan dengan baik, masyarakatnya guyub, dan seluruh tahapan Pilkada telah dilaksanakan sesuai regulasi," ungkap Hermansyah.
Ia berharap kegiatan FGD ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan demokrasi di Lampung Barat. Dengan evaluasi yang lebih mendalam, proses demokrasi di daerah ini diharapkan dapat lebih berkualitas dan menciptakan sistem pemilu yang lebih baik dan lebih inklusif. Semua pihak, baik penyelenggara maupun masyarakat, diharapkan dapat terus bekerja sama untuk mewujudkan demokrasi yang lebih maju dan transparan. *