Radarlambar.bacakoran.co- Pemerintah Iran menyampaikan kecaman keras atas serangan militer besar-besaran yang dilakukan Israel pada Jumat, 13 Juni 2025, waktu setempat. Serangan itu dinilai sebagai tindakan agresi yang melanggar hukum internasional dan memperburuk ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta, serangan tersebut diklaim menargetkan berbagai fasilitas penting, termasuk kompleks perumahan, gedung pemerintah, infrastruktur pertahanan, jaringan transportasi, hingga fasilitas nuklir yang tersebar di sejumlah kota besar Iran.
Menurut pernyataan Iran, serangan tersebut menimbulkan banyak korban jiwa. Di antara yang menjadi korban disebutkan adalah komandan militer senior, ilmuwan, akademisi, serta warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. Situasi ini disebut semakin memperkeruh proses negosiasi nuklir yang tengah berlangsung, yang menurut Iran kini kehilangan dasar rasional untuk dilanjutkan.
Sebagai respons atas serangan itu, Iran menyatakan telah meluncurkan serangan balasan berupa rudal ke sejumlah target strategis di wilayah Israel. Serangan tersebut disebut sebagai bentuk pembelaan diri berdasarkan kerangka hukum internasional yang diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya Pasal 51 mengenai hak membela diri terhadap serangan bersenjata.
Iran menolak klaim Israel bahwa serangan yang mereka lakukan merupakan upaya pertahanan preemptif. Pemerintah Iran menilai klaim tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum internasional, terutama yang tertuang dalam Pasal 2 Ayat 4 Piagam PBB, yang melarang penggunaan kekuatan secara agresif oleh suatu negara.
Pemerintah Iran juga menyerukan agar Dewan Keamanan PBB segera mengambil tindakan untuk menghentikan apa yang mereka anggap sebagai bentuk agresi yang tidak hanya mengancam kedaulatan Iran, tetapi juga stabilitas dan perdamaian global. Serangan Israel disebut sebagai bagian dari pola pelanggaran hukum yang juga terjadi di wilayah Palestina, Gaza, dan Lebanon, yang selama ini menjadi sorotan komunitas internasional.
Dalam konteks ini, Iran memperingatkan bahwa memperluas wilayah konflik ke kawasan Teluk Persia merupakan langkah strategis yang keliru dan berisiko melibatkan lebih banyak negara dalam ketegangan yang sudah berlangsung lama.
Pemerintah Iran juga menyampaikan apresiasi atas dukungan moral dari Pemerintah dan masyarakat Indonesia. Dukungan tersebut dinilai sebagai bentuk solidaritas yang penting dalam menghadapi situasi yang disebut penuh ketidakadilan. Dalam kesempatan yang sama, Iran mendorong negara-negara Muslim, komunitas budaya, akademisi, serta media massa untuk mengambil peran aktif dalam menentang agresi dan membela keadilan bagi korban-korban konflik.
Iran menegaskan bahwa suara kolektif dari komunitas internasional, khususnya negara-negara Muslim, dapat membantu mencegah eskalasi lebih lanjut dan memperkuat upaya diplomasi untuk menjaga stabilitas kawasan.(*)