Tanpa jaminan pensiun dan jaminan hari tua
Perbedaan perlakuan dan diskriminasi oleh sesama ASN
Motivasi kerja menurun akibat status yang tidak pasti
Syamsul menyebut kondisi ini berdampak langsung pada kualitas pendidikan nasional. Terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), di mana guru PPPK menjadi ujung tombak pendidikan.
“Ini bukan hanya tentang kesejahteraan guru. Ini tentang keadilan dan masa depan pendidikan Indonesia,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, IPN diterima langsung oleh Anggota Komisi II Fraksi PKS Aus Hidayat Nur, serta dua anggota Komisi X, yakni Reni Astuti dan Hendri Munif. Ketiganya memberikan respons positif dan akan membawa aspirasi ini ke pembahasan internal DPR.
“Perjuangan ini bukan untuk kami saja. Tapi untuk masa depan guru-guru di seluruh Indonesia,” kata Syamsul.
IPN berharap Presiden Jokowi atau presiden terpilih nanti bisa menerbitkan Keppres sebagai bentuk komitmen negara dalam menjawab keresahan puluhan ribu tenaga pendidik PPPK di seluruh tanah air. (*)