RADARLAMBARBACAKORAN.CO – Pemerintah kembali mengalokasikan anggaran jumbo untuk membayar kewajiban bunga utang pada tahun depan. Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pembayaran bunga utang direncanakan mencapai Rp599,44 triliun.
Angka ini naik 8,6 persen dibandingkan outlook 2025, meski pertumbuhannya lebih rendah dari lonjakan tahun sebelumnya yang mencapai 13 persen.
Komponen pembayaran bunga utang tersebut terdiri atas Rp60,7 triliun untuk bunga utang luar negeri dan Rp538,7 triliun untuk bunga utang dalam negeri. Pembayaran itu meliputi kupon Surat Berharga Negara (SBN), bunga pinjaman, serta biaya-biaya lain yang muncul dalam pengelolaan utang negara.
Kementerian Keuangan menekankan bahwa pembayaran dilakukan untuk menjaga kredibilitas pengelolaan utang negara agar tetap konsisten dan tepat waktu. Pemerintah juga mengklaim terus berupaya melakukan efisiensi dengan mengatur portofolio utang secara optimal, serta menyesuaikan penerbitan utang berdasarkan ukuran, tenor, timing, mata uang, hingga instrumen yang paling menguntungkan.
Selain itu, strategi pemerintah diarahkan pada pendalaman pasar SBN agar lebih dalam, aktif, dan likuid. Dengan demikian, beban pembayaran bunga utang diharapkan lebih terkendali sekaligus memperkuat basis pembiayaan dalam negeri.
Meskipun kenaikannya relatif lebih moderat, jumlah hampir Rp600 triliun yang hanya dialokasikan untuk bunga utang menunjukkan besarnya ketergantungan APBN pada pembiayaan utang. Di sisi lain, kebutuhan pembiayaan 2026 juga akan meningkat seiring dengan rencana penambahan utang baru oleh pemerintah.
Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi keberlanjutan fiskal. Sebab, sebagian besar penerimaan negara masih diserap untuk membayar bunga dan cicilan utang, sehingga ruang fiskal bagi belanja produktif semakin sempit.(*)