“PR” Infrastruktur Tak Kunjung Usai, Ruas Jalan Liwa-BTS Sumsel Amblas

SUKAU - Jalan provinsi di kawasan Hutan Lindung Register 46B, Pekon Bandarbaru, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat, kembali amblas setelah diguyur hujan deras. Kondisi ini terjadi di tengah proyek perbaikan jalan yang tengah digarap Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK).

Di lokasi, sebagian bahu jalan longsor, drainase tergerus, dan badan jalan menyisakan ruang sempit bagi kendaraan. Jalur hanya dipasangi pita pengaman seadanya. Sementara pengendara roda dua maupun roda empat tetap dipaksa melintas, meski berisiko.

“Ini jalan provinsi, seharusnya perbaikannya serius. Tapi yang kami lihat, baru diperbaiki di satu sisi, sisi lain sudah amblas lagi. Kalau dibiarkan, bukan mustahil jalannya putus total,” kata Samsul (39), warga Bandarbaru, Senin (18/8/2025).

Jalan provinsi yang melintas di kawasan Sukau–Liwa ini menjadi urat nadi masyarakat. Selain untuk akses ke pusat kabupaten, jalur ini juga menjadi rute utama distribusi hasil perkebunan kopi, lada, hingga kebutuhan pokok.

Namun, kondisi kontur tanah yang labil serta curah hujan tinggi membuat jalan ini rentan mengalami kerusakan. Warga menilai, perbaikan yang dilakukan pemerintah provinsi lebih banyak berorientasi pada tambal-sulam, bukan penanganan permanen.

“Yang sering diperhatikan hanya aspalnya. Tapi talud, drainase, dan sistem penahan tanah jarang disentuh. Padahal, masalah amblas ini karena air hujan tidak tertangani,” ujar Samsul.

Kondisi ini menambah daftar panjang keluhan warga Lampung Barat terhadap proyek infrastruktur jalan provinsi. Di sejumlah titik lain, proyek BMBK memang tengah berlangsung, namun hasilnya dinilai belum mampu menjawab akar persoalan.

“Pekerjaan rumah pemerintah provinsi ini seperti tidak ada ujungnya. Belum selesai satu titik, muncul lagi titik baru. Ini menunjukkan lemahnya perencanaan dan pengawasan. Kalau hanya tambal-sulam, tiap tahun masalahnya akan sama,” kata Samsul.

Amblasnya jalan di Bandarbaru tak hanya menimbulkan keresahan pengguna jalan, tapi juga mengancam ekonomi warga. Akses distribusi hasil panen kopi—komoditas utama Lampung Barat—berpotensi terganggu, yang pada akhirnya merugikan petani.

“Kalau jalannya makin rusak, truk enggan masuk. Akhirnya harga hasil panen ditekan karena biaya angkut naik. Kami yang petani kecil jelas dirugikan,” keluh Samsul.

Selain itu, kondisi jalan yang makin menyempit juga berbahaya bagi pengendara. Tanpa penanganan cepat, risiko kecelakaan semakin besar.

Warga mendesak agar pemerintah provinsi tidak lagi mengandalkan perbaikan sementara. Penanganan permanen, dengan memperkuat struktur talud, drainase, dan sistem penahan tanah, dinilai mutlak dilakukan.

“Kami tidak ingin jalan ini hanya diaspal mulus sesaat. Yang dibutuhkan adalah fondasi kuat supaya tidak amblas lagi. Jangan tunggu korban dulu baru serius,” tegas Samsul. (edi/lusiana)