SUOH - Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menunjukkan keseriusan dalam memastikan kualitas dan keamanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di tengah maraknya kasus keracunan makanan di sejumlah daerah, Pemkab Lampung Barat menegaskan bahwa layanan dapur penyedia MBG harus memenuhi standar higienitas dan keamanan pangan.
Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Barat, Nukman, saat meresmikan Satuan Pemenuhan Pangan Bergizi (SPPG) Yayasan Bhakti Mulya di Pekon Tugu Ratu, Kecamatan Suoh, Sabtu (4/10/2025).
Nukman meminta seluruh pengelola dapur MBG, khususnya kepala dapur SPPG dan Satuan Pelaksana Pemenuhan Pangan Individu (SPPI) di Kecamatan Suoh, untuk menjaga kualitas bahan pangan serta disiplin dalam proses pengolahan dan pendistribusian makanan.
“Seluruh bahan pangan yang digunakan wajib memenuhi standar kelayakan konsumsi dan berasal dari sumber yang jelas. Proses pengolahan juga harus mengikuti protokol kebersihan, keamanan pangan, dan efisiensi waktu,” tegas Nukman.
Ia menekankan pentingnya pengawasan harian dan dokumentasi kegiatan dapur, termasuk pengecekan bahan makanan, kebersihan alat, serta kondisi lingkungan kerja. Laporan aktivitas harian harus dilengkapi foto, catatan mutu, dan disampaikan secara berkala ke Satgas MBG Kabupaten.
“Kepala dapur wajib melibatkan seluruh anggota tim dalam evaluasi mutu dan menindaklanjuti keluhan maksimal dalam dua hari kerja. Kegagalan menjaga kualitas layanan akan berdampak pada evaluasi kinerja dan bisa dikenakan sanksi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Nukman meminta agar koordinasi antara tim satgas MBG Kabupaten dan pengelola dapur di lapangan dilakukan secara rutin, agar setiap kendala teknis dapat segera diatasi.
Menurutnya, keberadaan SPPG merupakan elemen kunci dalam keberhasilan implementasi program MBG program prioritas nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Program ini bukan sekadar soal penyediaan makanan. Ini adalah wujud nyata komitmen pemerintah memastikan setiap anak di Lampung Barat tumbuh sehat, cerdas, dan siap menghadapi masa depan,” tutur Nukman.
Program MBG, kata dia, dirancang sebagai investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Melalui gizi seimbang, anak-anak diharapkan tumbuh dengan daya pikir optimal, memiliki semangat belajar tinggi, dan mampu berprestasi di berbagai bidang.
Secara nasional, MBG juga menjadi bagian dari strategi percepatan penurunan angka stunting sekaligus upaya menyiapkan Generasi Emas Indonesia 2045. “Gizi yang cukup bukanlah kemewahan, melainkan hak dasar warga negara yang wajib dijamin oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah,” tegasnya.
Dengan diresmikannya SPPG di Kecamatan Suoh, Pemkab Lampung Barat berharap pelaksanaan MBG di wilayah tersebut dapat berjalan lebih baik, baik dari sisi mutu makanan, pengawasan dapur, maupun dampak sosial ekonomi.
Selain menjamin kesehatan anak, program ini juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan petani, UMKM pangan, dan penyedia jasa lokal di sekitar dapur MBG.
“Dengan sinergi dan disiplin yang kuat, kita ingin memastikan bahwa makanan bergizi gratis tidak hanya sehat dan aman, tetapi juga membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar,” tutup Nukman. (edi/lusiana)