RADARLAMBARBACAKORAN.CO- Pemerintah Indonesia menanggapi perjanjian pertahanan yang baru ditandatangani antara Australia dan Papua Nugini, menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Vahd Nabyl, menyatakan bahwa pemerintah memperhatikan penguatan kerja sama pertahanan kedua negara dengan seksama.
Indonesia menghormati hak negara lain untuk memperkuat sistem pertahanannya, namun berharap setiap langkah bersama dapat mendukung perdamaian, stabilitas kawasan, dan menghindari eskalasi geopolitis. Perjanjian Pukpuk ini menjadi aliansi pertama Australia dalam lebih dari tujuh dekade, dengan Papua Nugini berkomitmen menghadapi bahaya bersama sesuai prosedur konstitusional masing-masing.
Isu Papua menjadi sorotan utama, mengingat pergerakan separatis yang kerap menyeberang ke perbatasan Papua Nugini dan menimbulkan ketegangan. Nabyl menegaskan bahwa Indonesia selama ini menjaga komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Papua Nugini untuk memastikan keamanan dan ketertiban di perbatasan.
Indonesia mencatat komitmen Australia dan Papua Nugini untuk menghormati kedaulatan negara tetangga sebagaimana ditegaskan dalam perjanjian tersebut. Melalui mekanisme dialog bilateral tingkat tinggi, termasuk Annual Leaders Dialogue, berbagai isu keamanan baik tradisional maupun non-tradisional dibahas secara rutin.
Pakar militer Natalie Sambhi menilai pemerintah Indonesia dan Papua Nugini akan berupaya meminimalkan ketegangan akibat pergerakan pejuang Papua merdeka. Ia juga menyoroti potensi interpretasi perjanjian yang memungkinkan Australia berpihak pada Papua Nugini jika terjadi serangan bersenjata. Meski demikian, keputusan tersebut harus mempertimbangkan hubungan pertahanan panjang dengan Indonesia dan dampak jangka panjangnya.
Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, menegaskan perjanjian Pukpuk tidak mewajibkan Australia membantu negaranya jika terjadi konflik di perbatasan Indonesia. Ia menekankan bahwa negaranya telah menjalani dialog sehat dengan Indonesia dan yakin Indonesia tidak akan tersinggung atas perjanjian tersebut.
Menyikapi kemungkinan perjanjian serupa dengan negara lain, Nabyl menegaskan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia, yang menghindari aliansi militer. Hubungan bilateral Indonesia tetap dibangun dengan berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Prancis, India, Kanada, dan negara-negara Teluk, sementara kerja sama di bidang militer dan keamanan tetap dengan mitra tradisional.
Nabyl menambahkan bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab bersama menjaga keamanan kawasan, dan Indonesia yakin Australia serta Papua Nugini menyadari hal ini. Perjanjian pertahanan Australia-Papua Nugini dinilai juga bisa menguntungkan Indonesia dengan memastikan tetangga yang lebih mampu menghadapi ancaman, termasuk di bidang keamanan maritim, bantuan kemanusiaan, dan bencana.