BALIKBUKIT - Fasilitas di sejumlah pasar di Kabupaten Lampung Barat hingga kini masih membutuhan perhatian dari pemerintah, seperti kios, los, WC dan Tempat Pembuangan Sampah (TPS).
Kabid Pengelolaan dan Pengembangan Pasar Salaffudin, S.I.P, M.I.P., mendampingi Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (Diskopdag) Tri Umaryani mengungkapkan, hingga saat ini di Kabupaten Lampung Barat terdapat 10 pasar berstatus pasar milik pemerintah daerah, yaitu Pasar Puramekar Kecamatan Gedungsurian, Pasar Pagardewa Kecamatan Sukau.
Pasar Seblat Kecamatan Sukau, Pasar Liwa Kecamatan Balikbukit, Pasar Kenali Kecamatan Belalau, Pasar Giham Kecamatan Sekincau, Pasar Bandar Betung Kecamatan Sekincau, Pasar Fajarbulan Kecamatan Waytenong, Pasar Simpangsari Kecamatan Sumberjaya, serta Pasar Purajaya Kecamatan Kebuntebu.
”Saat ini masih ada fasilitas di sejumlah pasar seperti los, kios, WC, dan Musola yang mengalami kerusakan sehingga butuh dilakukan perbaikan,” ungkap Salaffudin, Selasa 23 April 2024.
Untuk sejumlah fasilitas di pasar yang membutuhkan perbaikan tersebut, seperti halnya di Pasar Puramekar, untuk kios dan los mengalami kerusakan, bahkan untuk WC dan tempat pembuangan sampah (TPS) mengalami kerusakan berat.
”Kios dan los di Pasar Puramekar di bangun sejak tahun 2008 dan 2009 namun hingga kini belum dilakukan perbaikan,” kata dia.
Selanjutnya, Pasar Kenali, untuk los, kantor pasar, mushola dan area parkir mengalami kerusakan sedang, untuk pasar Liwa terdapat los dan TPS yang mengalami kerusakan. Sementara di Pasar Seblat, fasilitas yang rusak WC dan pos keamanan, lalu di Pasar Fajarbulan yaitu untuk ruko, kios dan los serta WC mengalami kerusakan baik rusak ringan maupun rusak sedang.
Sementara untuk Pasar Purajaya, Pasar Simpangsari, Pasar Bandar Betung dan Pasar Giham secara umum kios dan los nya masih kondisi baik. ”Khusus untuk Pasar Pagardewa Kecamatan Sukau kondisi nya juga masih bagus,” katanya.
Terkait adanya kerusakan fasilitas di sejumlah pasar tersebut, lanjut Salaffudin, pihaknya akan mengusulkan untuk dilakukan rehab baik melalui APBD maupun APBN.
”Pada tahun 2025 mendatang, untuk dana Tugas Pembantuan akan dialihkan ke DAK Fisik Reguler Pasar jadi nanti kita akan mengusulkan sejumlah pasar untuk dilakukan rehab,” pungkasnya. *