Anggaran Penanganan Inflasi Capai Rp8 Miliar

 

BALIKBUKIT - Tahun ini, Pemkab Lampung Barat menganggarkan  dana untuk penanganan inflasi sebesar Rp8 miliar lebih.

 

“Dari jumlah anggaran penanganan inflasi sebesar Rp8 miliar lebih itu telah terserap sekitar Rp1,5 miliar lebih,” ujar Penjabat (Pj) Bupati Drs. Nukman, M.M., Minggu 6 Oktober 2024.

 

Ia mengungkapkan, dalam rangka mendukung penanganan inflasi, pemerintah daerah telah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). “Selain membentuk TPID, pemerintah daerah juga menganggarkan dana sebesar Rp8 miliar lebih,” kata dia.

 

Nukman mengatakan, anggaran untuk penanganan inflasi sebesar Rp8 miliar itu tersebar di Dinas Kesehatan Rp115 juta, Dinas Perikanan Rp834 juta, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Rp78 juta, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Rp1 miliar lebih.

 

Lalu, Dinas Perkebunan dan Peternakan Rp1 miliar lebih, Dinas Ketahanan Pangan Rp576 juta lebih, Bagian Sumberdaya Alam (SDA) Rp110 juta, Bagian Perekonomian Setdakab Rp85 juta, Dinas Perhubungan Rp175 juta lebih, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp3 miliar lebih serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Rp150 juta.

 

Dijelaskannya, adapun sejumlah kegiatan inflasi tahun 2024 ini antara lain yaitu Bimtek Penyuluhan Keamanan Pangan, Penyusunan Peta Wilayah Rawan pangan, pemberian bantuan gabah ke kelompok tani,  melakukan pembinaan terhadap Pokmaswas dan Restocking Perairan Umum dan penyediaan prasarana budidaya ikan, serta pemantauan stok, pasokan dan harga pangan.

 

Lanjut dia, upaya pengendalian harga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah melalui Dinas Koperasi Ukm dan Perdagangan yang senantiasa melaksanakan pemantauan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat, menginput data perkembangan harga pada sistem informasi kementerian perdagangan, serta melaksanakan monitoring ketersediaan stok bersama instansi terkait. “Pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan juga melakukan pemantauan stok, harga dan pasokan pangan pada tingkat produsen dan konsumen setiap minggu serta dilaporkan kepada TPID,” tandasnya. (lusiana)