Brunei Darussalam Masuk Daftar Hitam oleh AS, Ini Masalahnya

Radarlambar.bacakoran.co- Amerika Serikat (AS) baru-baru ini memasukkan Brunei Darussalam ke dalam daftar hitam terkait isu perdagangan manusia.

Pengumuman ini terdapat dalam laporan tahunan Departemen Luar Negeri AS yang dirilis pada Selasa (25/6/2024). 

Brunei berada di kategori "tingkat 3," yang menunjukkan bahwa negara tersebut dinilai tidak melakukan cukup banyak untuk memerangi perdagangan manusia, sehingga dapat menghadapi sanksi atau pengurangan bantuan dari AS.

Laporan tersebut mencatat bahwa Brunei belum menghukum pelaku perdagangan manusia selama tujuh tahun terakhir.

Negara ini juga sering mengadili atau mendeportasi korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan.

Dalam laporan itu, disebutkan bahwa Brunei dilaporkan menindak "pekerja yang melarikan diri" dan beberapa dari mereka bahkan dihukum cambuk.

Walaupun Brunei menjalin hubungan baik dengan AS, negara ini kerap mendapat kritik karena menerapkan hukuman mati, terutama terhadap individu dari komunitas LGBTQ+.

Dalam laporan yang sama, Sudan juga disoroti karena kurangnya tindakan terhadap perekrutan anak-anak sebagai tentara. 

Di sisi lain, laporan itu menggarisbawahi dampak teknologi dalam perdagangan manusia, di mana kemajuan teknologi memungkinkan para pelaku untuk lebih mudah melintasi perbatasan.

Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, menyoroti peningkatan penipuan daring yang menjerat banyak orang ke dalam kerja paksa.

Ia juga menekankan bahwa teknologi yang sama dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi dan menghentikan perdagangan manusia.

Sementara itu, Vietnam berhasil keluar dari kategori "Tingkat 3" setelah menunjukkan kemajuan dalam penyelidikan dan memberikan lebih banyak dukungan kepada para korban.

Negara-negara lain seperti Afrika Selatan dan Mesir juga mengalami perubahan status, sementara Aljazair resmi dikeluarkan dari daftar.(*)