Permasalahan Way Haru Jadi Isu Hangat Pada Debat Kandidat
DEBAT PUBLIK : Pelaksanaan debat publik Pilkada Pesisir Barat masih mengangkat isu daerah Way Haru. Foto Dok . --
PESISIR TENGAH — Isu mengenai daerah terisolir Way Haru di Kecamatan Bangkunat, Kabupaten Pesisir Barat, menjadi sorotan utama dalam debat kandidat Pilkada 2024 yang berlangsung di Gedung DPRD Pesbar pada Sabtu malam, 2 Oktober 2024. Semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat mengemukakan pandangan mereka tentang masalah yang belum teratasi ini.
Moderator debat, Juwendra Asdiansyah, mengajukan pertanyaan kepada setiap pasangan calon (Paslon) mengenai kondisi Way Haru yang terisolir. Paslon nomor urut 01, Dedi Irawan-Irawan Topani, menekankan pentingnya mencari solusi nyata daripada menjadikan masalah ini sebagai komoditas politik.
“Jika kami diberi kesempatan memimpin Kabupaten Pesbar, kami akan memastikan memberikan solusi terbaik untuk menuntaskan masalah Way Haru ini, sehingga semua permasalahan yang ada dapat diselesaikan,” ujar Dedi.
Dedi juga menambahkan bahwa ia dan pasangannya telah beberapa kali mengunjungi daerah terisolir tersebut, melihat langsung kehidupan masyarakat di Way Haru yang mendambakan infrastruktur yang memadai, terutama akses jalan.
“Kami telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk TNBBS, untuk mencari penyelesaian. Masalah ini dapat diatasi jika ada kemauan dari Pemerintah. Kami tidak akan mempolitisasi masalah ini karena kami merasa prihatin. Namun, kami akan memberikan solusi jika dipercaya memimpin Pesisir Barat,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Paslon nomor urut 02, Septi Heri Agusnaeni-Ade Abdul Rochim, menambahkan bahwa permasalahan Way Haru bukan hanya tanggung jawab kabupaten, tetapi juga pemerintah provinsi dan pusat. “Ada hal-hal yang sulit untuk diatasi secara mandiri, sehingga kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat sangat diperlukan,” ungkap Septi.
Sementara itu, Paslon nomor urut 03, N. Lingga Kesuma-Erlina, menilai bahwa persoalan Way Haru sebenarnya cukup mudah diselesaikan asalkan ada kemampuan. “Ada peraturan yang bisa dijadikan acuan, seperti Peraturan Menteri tentang keteraturan daerah konservasi. Kami yakin dapat menuntaskan masalah Way Haru jika diberi kesempatan memimpin Pesisir Barat, bahkan kami mampu menyelesaikannya dalam waktu dua tahun,” tutup N. Lingga.
Dengan berbagai pandangan dan solusi yang diusulkan oleh masing-masing paslon, permasalahan Way Haru tetap menjadi salah satu isu kunci yang perlu diperhatikan dalam Pilkada Pesisir Barat. *