Kemenkomdigi Siapkan Langkah Keamanan Digital untuk Sukseskan Pilkada Serentak 2024

Radarlambar.Bacakoran.co – Menteri Komunikasi dan digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa dukungan terhadap kelancaran dan keamanan Pilkada serentak 2024 menjadi salah satu fokus utama dalam program jangka pendek kementeriannya. Hal ini disampaikan oleh Meutya dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI pada Selasa 5 November 2024 kemarin, sebagai bagian dari pemaparan program prioritas Kemenkomdigi selama 100 hari pertama kepemimpinannya.

 

Dalam kesempatan tersebut, Meutya menjelaskan bahwa Kemenkomdigi telah menyiapkan sejumlah upaya untuk mendukung terciptanya Pilkada yang damai, antara lain melalui kampanye digital yang mengedepankan pesan-pesan positif. Selain melalui SMS blast, kampanye juga akan dilakukan melalui berbagai platform media digital yang menyebarkan imbauan terkait pelaksanaan Pilkada yang aman dan damai.

 

"Kami akan memanfaatkan berbagai saluran media digital untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan Pilkada yang damai dan bebas dari kekerasan, hoaks maupun ujaran kebencian," ujar Meutya saat rapat tersebut.

 

Selain itu, Kemenkomdigi juga fokus pada pengamanan ruang digital dengan melaksanakan patroli siber untuk memantau dan mengatasi konten negatif yang berpotensi mengganggu jalannya pesta demokrasi. Upaya ini termasuk memerangi misinformasi dan ujaran kebencian yang marak di media sosial menjelang Pilkada.

 

"Kami akan terus memonitor perkembangan sentimen publik melalui media sosial, terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi kerawanan selama Pilkada," jelas Meutya.

 

Lebih lanjut, Menkomdigi juga mengungkapkan bahwa kementeriannya berperan aktif dalam pengawasan komunikasi publik selama masa kampanye dengan memantau aktivitas di ruang digital. Hal ini termasuk pengawasan terhadap spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk memastikan kelancaran layanan telekomunikasi selama Pilkada serentak.

 

Dikatakannya, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya seperti TNI dan Polri untuk mengantisipasi gangguan yang bisa mempengaruhi pengamanan frekuensi.