RAPBD 2025, DPRD Desak Peningkatan Infrastruktur dan Penyelesaian Proyek Tepat Waktu

BALIKBUKIT  -  DPRD Kabupaten Lampung Barat menggelar Sidang Paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 di Ruang Sidang Marghasana DPRD Setempat, Senin 11 November 2024.

Pada sidang paripurna tersebut terdapat enam fraksi yang menyampaikan pemandangan umumnya.

Seperti halnya pandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dibacakan oleh Anggota Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Ali Akbar.

Ahmad Ali Akbar mengungkapkan, Fraksi PDI Perjuangan menemukan masih banyak potensi PAD di Kabupaten Lampung Barat yang belum tergali maksimal, terutama dari sektor pariwisata, budaya, pertanian, dan perkebunan, serta pajak restoran, rumah makan dan sejenisnya.

”Kami berharap pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan yang inovatif guna meningkatkan penerimaan PAD secara berkelanjutan,” tegas dia.

 Fraksi PDI Perjuangan juga meminta agar pemerintah daerah dapat mengusulkan peningkatan status Jalan Lintas Liwa - Sukau menuju Sumatera Selatan dari statusnya Jalan Provinsi menjadi Jalan Negara, mengingat jalan tersebut penghubung antar Provinsi.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi Pemerintah Daerah yang telah melakukan pembangunan Pasar Tematik Lombok Seminung, harapannya tahap pembangunan tersebut selesai dengan target yang telah ditetapkan pada bulan Desember ini dapat diselesaikan tepat waktu. 

”Mohon penjelasannya untuk pengelolaan pasar tematik kedepannya seperti apa dan bagaimana dengan SDM untuk pengelolaan pasar tematik tersebut. Jangan sampai pasar tematik yang telah di bangun nantinya kurang bermanfaat dan mati suri, mohon penjelasannya?,” tegas dia.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar Syukur mengungkapkan, Fraksi Partai Golkar meminta kepada pemerintah daerah dalam melakukan penyusunan program kegiatan pembangunan yang akan di anggarakan dalam APBD tahun anggaran 2025 dilakukan secara profesional, proporsional dan merata berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat di tiap-tiap kecamatannya. 

”Pada sektor pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan bangunan gedung lainnya, Fraksi Golkar tidak bosan bosannya mengingatkan pemerintah daerah terutama perangkat daerah terkait dalam melaksanakan tufoksinya agar lebih teliti lagi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan sehingga kedepan kualitas pembangunan inrastruktur di kabupaten kita dapat lebih maksimal lagi. Mohon perhatiannya,” tegas dia.

Selanjutnya, Fraksi PKS Lampung Barat dalam pemandangan umumnya menyoroti rendahnya serapan anggaran pada tahun anggaran berjalan. 

”Rendahnya serapan anggaran pada setiap tahun anggaran berjalan di Kabupaten Lampung Barat, itu menunjukan ketidak seriusan Perangkat Daerah dalam mengelolah anggaran, sehingga mengakibatkan tertundanya pelaksanaan pembangunan terutama infrastruktur yng langsung berkaitan dengan masyarakat,” tegas Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Untung, S.Pd. 

Menurutnya, ketidak seriusan Perangkat Daerah dalam mengelola anggaran, contohnya kegiatan kerap kali dilaksanakan mendekati akhir tahun, padahal anggaran APBD telah disepakati di bulan November. 

”Kita juga sama-sama mengetahui setiap penghujung tahun di Lampung Barat terjadi musim penghujan, ini yang mengakibatkan pembangunan di Lampung Barat tidak bisa bertahan lama, mohon penjelasan?,” kata dia.