Prabowo Usulkan Evaluasi Sistem Pilkada, Apa Alasan di Baliknya?

Radarlambar.bacakoran.co- Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengusulkan untuk mengevaluasi sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia.

Dalam pidatonya pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar, beberapa waktu lalu Prabowo mengungkapkan keprihatinannya atas tingginya biaya politik yang timbul dari sistem pilkada langsung.

Menurutnya, sistem yang lebih efisien, seperti yang diterapkan di negara-negara tetangga, bisa mengurangi beban anggaran yang signifikan. Ia mengusulkan agar pilkada dilakukan melalui pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), mirip dengan yang diterapkan di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan India.

"Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita dan kita tidak boleh malu mengakui kemungkinan sistem ini terlalu mahal," kata Prabowo.

Ia menambahkan, di negara-negara tetangga, setelah pemilihan anggota DPRD, mereka yang akan memilih gubernur atau bupati. Sistem seperti ini, menurutnya, dapat mengurangi pengeluaran anggaran yang tidak perlu.

Sebelum diubah menjadi pemilihan langsung oleh rakyat, kepala daerah di Indonesia sebelumnya dipilih oleh anggota DPRD sebagai perwakilan rakyat. Lantas, mengapa sistem ini kemudian diubah menjadi pilkada langsung? Berikut adalah beberapa latar belakang perubahan sistem tersebut.

Menurut artikel Dinamika Politik Pilkada Serentak yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI pada 2017, ada beberapa alasan mengapa pilkada langsung diperkenalkan di Indonesia:

1. Memutus Rantai Oligarki Pimpinan Partai  

Pilkada langsung bertujuan untuk memutus mata rantai dominasi kekuasaan yang terkonsentrasi pada segelintir elite partai politik. Sebelumnya, pemilihan oleh DPRD berpotensi menguntungkan kepentingan segelintir orang atau kelompok tertentu yang bisa mengontrol keputusan pemilihan kepala daerah, yang cenderung bersifat oligarkis.

2. Meningkatkan Kualitas dan Partisipasi Rakyat  

Pilkada langsung diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemilihan dengan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin mereka secara langsung. Dengan sistem ini, masyarakat memiliki kontrol lebih besar dalam menentukan calon kepala daerah yang mereka anggap paling layak dan dapat mewakili kepentingan mereka.

3. Seleksi Kepemimpinan dari Bawah (Bottom-Up)  

Pilkada langsung dianggap lebih demokratis karena memungkinkan proses seleksi kepemimpinan yang berasal dari bawah, yaitu yang didorong oleh suara dan pilihan rakyat. Ini berbeda dengan sistem top-down, di mana pemimpin ditentukan oleh elite atau pihak atasan yang tidak selalu merepresentasikan suara rakyat.

4. Meminimalkan Politik Uang