Dinsos Pantau Penyaluran Bansos BPNT Tahap Akhir

PESISIR TENGAH – Dinas Sosial (Dinsos), Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar), hingga kini masih memantau pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di kabupaten setempat. dimana kini masuk dalam periode penyaluran terakhir di tahun 2023.

Kabid Pemberdayaan Sosial, Dyka Feriansyah., mengatakan penyaluran Bansos BPNT periode November dan Desember hingga kini masih berlangsung melalui Bank BRI dan Kantor Pos yang ada di kabupaten setempat tecatat realisasinya telah mencapai 90 persen lebih.

“ Sekarang penyaluran BPNT periode Juli dan Agustus masih berlangsung, realiasasi sudah cukup tinggi bahkan hampir selesai, karena progresnya sudah mencapai 90 persen lebih,” kata dia.

Dijelaskannya, Jumlah KPM sasaran penerima Bansos BPNT mencapai 16.158 KPM, jumlah tersebut terbagi dalam dua tempat penyaluran yakni melalui Bank BRI dan Kantor Pos.

“ Sebanyak 15.653 KPM tercatat sebagai penerima bantuan melalui Bank BRI, dari jumlah tiu sebanyak 15.238 KPM telah menerima bantuan sedangkan sisanya belum, sedangkan sebanyak 505 KPM tercatat sebagai penerima bantuan melalui Kantor Pos, dari jumlah itu sebanyak 401 KPM telah menerima bantuan dan sisanya belum,” jelasnya. 

Lanjutnya, penyaluran Bansos BPNT tersebut dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat ke seluruh keluarga penerima manfaat (KPM) di kabupaten setempat melalui Bank BRI dan Kantor Pos.

“ Penyaluran Bansos yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat itu dilaksanakan langsung ke seluruh KPM tanpa melalui Dinsos, nanti kita baru menerima laporan realisasi baik dari Kantor Pos maupun Bank BRI,” jelasnya.

Menurutnya, selama periode penyaluran sejak Januari hingga Desember realisasi penyaluran tidak mencapai 100 persen, hal itu karena ada data KPM yang sudah tidak ditemukan lagi, tapi masih terdata sebagai penerima Bansos, hingga ada yang sudah tidak layak menerima Bansos.

“ Kejadian seperti ini masih terjadi, mulai dari KPM yang pindah alamat, meninggal dunia atau datanya terhapus oleh sistem saat pelaksanaan penyaluran karena dinilai KPM sudah mampu, jadi setiap penyaluran memang tidak terealisasi 100 persen,” pungkasnya. (yogi/*)