Soroti Dugaan Proyek Bermasalah, Hari ini, DPRD Pesisir Barat Gelar Hearing

PESISIR TENGAH - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar),  Selasa 7 Januari 2025, akan menggelar hearing bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) setempat, terkait dengan hasil inspeksi mendadak (sidak) pengerjaan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang diduga banyak persoalan.

Wakil Ketua II DPRD Pesbar, Muhammad Amin Basri, S.M., mengatakan, setelah pelaksanaan sidak bersama Komisi II DPRD setempat, terhadap pengawasan dalam pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten setempat, Sekretariat DPRD juga telah menjadwalkan hearing bersama DPUPR itu, tapi pihak DPUPR minta untuk di lakukan penjadwalan ulang (reschedule).

“Karena itu, besok (hari ini-red) baru bisa di agendakan untuk kegiatan hearing bersama DPUPR setempat, yang di jadwalkan sekitar pukul 13.00 Wib, di ruang Komisi II DPRD Pesbar,” kata Amin, Senin 6 Januari 2025.

Menurutnya, dalam rencana hearing yang akan dilakukan bersama DPUPR Pesbar itu terdapat beberapa pembahasan mengenai pelaksanaan proyek kegiatan yang ada di Kabupaten setempat, terutama dari hasil sidak yang sebelumnya dilakukan oleh DPRD setempat dalam hal ini Komisi II. Karena tentu, kedepan hal ini akan tetap menjadi evaluasi penting bagi DPRD setempat terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Terutama dalam hal kualitas dan pengawasan proyek-proyek yang ada. 

“Kami ingin meminta penjelasan dan juga persoalan terkait dengan pelaksanaan proyek kegiatan infrastruktur yang ada, baik yang telah selesai, maupun yang belum rampung, dan juga mengenai kualitas proyek yang diduga tidak sesuai spesifikasi serta dinilai kurang maksimal,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, DPRD Pesbar menyampaikan keprihatinannya terhadap pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur yang dikelola oleh DPUPR setempat. DPRD menilai sebagian proyek yang sedang berjalan di tahun anggaran 2024 belum menunjukkan hasil maksimal, bahkan beberapa di antaranya diperkirakan tidak akan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Wakil Ketua II DPRD Pesbar, Muhammad Amin Basri, S.M., mengatakan, pihaknya bersama Komisi II DPRD Pesbar sebelumnya  telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di berbagai lokasi untuk memastikan kualitas dan progres pengerjaan proyek Lokasi-lokasi itu meliputi proyek pembangunan jalan wisata Lintik-Walur di Kecamatan Krui Selatan, jalan Penyandingan-Sukanegari di Kecamatan Bangkunat, pembangunan gedung TP-PKK Kabupaten di Jalan Bandara M. Taufiq Kiemas, hingga proyek pembangunan talut di dekat kantor Kecamatan Pesisir Tengah.

“Sidak yang telah dilakukan itu merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan penggunaan anggaran publik berjalan sesuai dengan peraturan,” katanya.

Dijelaskannya, dari hasil sidak yang dilakukan, ada beberapa proyek yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Misalnya, pada proyek jalan hotmix, pihaknya mendapati ketebalan aspal yang tidak memadai serta kualitas kepadatan atau density hotmix yang diragukan.

“Proyek-proyek seperti ini tentu berpotensi mempercepat kerusakan infrastruktur, karena itu kita menduga tidak sesuai spesifikasi pekerjaan,” jelasnya.

Tidak hanya pada proyek jalan, DPRD juga menyoroti kualitas pembangunan gedung TP-PKK Kabupaten yang dianggap bermasalah. Menurut Amin, perencanaan proyek ini kurang matang, sementara penggunaan bahan bangunan juga dinilai tidak maksimal. Bahkan, ia memastikan bahwa proyek ini tidak akan selesai pada tahun anggaran 2024 sesuai kontrak yang ada. 

“Kami melihat progres pembangunan gedung TP-PKK sangat lambat. Dengan kontrak yang berakhir pada 30 Desember 2024, kecil kemungkinan pekerjaan ini bisa selesai tepat waktu. Masalah ini harus segera dievaluasi agar tidak terus berlarut-larut,” jelasnya. 

Selain itu, Amin juga menyoroti proyek pembangunan talut di dekat kantor Kecamatan Pesisir Tengah. Hasil sidak menunjukkan indikasi penggunaan bahan yang tidak sesuai, seperti batu bulat, yang seharusnya tidak digunakan untuk konstruksi talut. Temuan ini semakin memperkuat keprihatinan DPRD terhadap pelaksanaan proyek-proyek di bawah pengawasan DPUPR. Karena itu, sebagai tindaklanjut, DPRD Pesbar berencana memanggil DPUPR untuk melakukan hearing guna membahas berbagai permasalahan itu.

“Kita akan segera mengagendakan pertemuan dengan DPUPR untuk mendapatkan penjelasan terkait semua proyek infrastruktur di tahun 2024. Melalui hearing nanti, diharapkan bisa mengetahui dengan jelas proyek mana saja yang sudah selesai, yang masih berjalan, serta proyek yang mengalami kendala atau tidak sesuai spesifikasi,” tegasnya.