Mendagri Tito Karnavian: Kepala Daerah Jadi Biang Keladi Honorer Gagal Jadi PPPK 2025

Reporter: Mujitahidin |

Editor: Mujitahidin |

Minggu , 12 Jan 2025 - 10:43

Mendagri Tito Karnavian blak-blakan bongkar tabiat puluhan Kepala Daerah soal penataan tenaga Non ASN, terungkap biang kerok Honorer gagal jadi PPPK 2025.//Foto: tangkapan layar YouTube Kemendagri RI.--

Upaya Pemerintah

Sebagai respons atas masalah ini, pemerintah pusat memperpanjang batas waktu pendaftaran seleksi PPPK tahap II hingga 15 Januari 2025. Mendagri juga mendorong kepala daerah untuk segera membuka formasi sesuai dengan kebutuhan yang tercatat di database BKN.

“Kalau ini tidak diselesaikan, ada 319.605 honorer yang pasti akan ribut dan komplain. Ini akan menjadi masalah besar,” tegas Tito.

Ia juga menekankan pentingnya penataan tenaga Non-ASN agar tidak ada lagi istilah pegawai honorer di instansi daerah pada 2025. Pemerintah pusat akan terus mengawal proses ini agar berjalan sesuai dengan aturan.

Rekomendasi untuk Kepala Daerah

Mendagri meminta kepala daerah untuk:

Segera membuka formasi PPPK sesuai dengan kebutuhan.

Memastikan tidak ada rekrutmen tenaga Non-ASN baru.

mendagri tito karnavian: kepala daerah jadi biang keladi honorer gagal jadi pppk 2025                            radarlambar.bacakoran.co – penataan tenaga honorer di indonesia kembali menjadi sorotan setelah menteri dalam negeri (mendagri) tito karnavian menyampaikan kritik tajam terhadap sejumlah kepala daerah. tito menilai, sikap kepala daerah yang tidak tegas dalam menjalankan kebijakan telah menjadi penghambat utama dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) pada 2025.
 
hal tersebut diungkapkan tito dalam rapat penataan tenaga non-asn di instansi pemerintah daerah yang digelar pada rabu, 8 januari 2025. rapat tersebut dihadiri kepala daerah dari tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi, serta pejabat pusat seperti menteri panrb rini widyantini dan kepala badan kepegawaian negara (bkn) zudan arif fakrulloh.
 
masalah utama: kuota formasi yang tidak sesuai
 
dalam rapat tersebut, tito menyoroti pelanggaran terhadap undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang asn, yang melarang perekrutan tenaga non-asn sejak batas cut-off pendataan non-asn di database bkn pada oktober 2023. namun, banyak kepala daerah yang masih melakukan perekrutan tenaga honorer baru, sementara tenaga honorer yang sudah ada belum sepenuhnya terakomodasi.
 
data kemendagri menunjukkan, dari total 344.797 tenaga non-asn yang terdaftar di database bkn, hanya 42.643 formasi yang diajukan oleh 50 pemerintah daerah. dengan demikian, ada 319.605 tenaga honorer yang belum mendapatkan kuota formasi.
 
sebagai contoh, provinsi jawa barat memiliki 27.417 tenaga honorer yang terdaftar, tetapi hanya 4.064 formasi yang diajukan. sementara itu, provinsi jawa timur dengan 20.483 tenaga honorer hanya menyediakan 3.336 formasi. kondisi serupa terjadi di daerah lain, seperti jawa tengah, sumatera barat, dan sumatera utara, yang menunjukkan kesenjangan besar antara jumlah tenaga honorer dan kuota yang tersedia.
 
faktor penyebab
 
mendagri menyebutkan sejumlah faktor yang menjadi akar masalah:
 
1. tahun politik 2024: banyak kepala daerah sibuk dengan persiapan pilkada serentak, sehingga perhatian terhadap penyelesaian masalah tenaga honorer terabaikan.
 
 
2. rekrutmen yang tidak sesuai aturan: dugaan adanya tenaga honorer yang direkrut dari tim sukses pilkada memperparah kondisi.
 
 
3. pengelolaan anggaran yang buruk: belanja pegawai yang dibatasi 30 persen dari apbd belum dioptimalkan, sehingga anggaran tambahan untuk tenaga honorer melalui belanja barang dan jasa tidak tersedia.
 
 
4. kurangnya ketegasan kepala daerah: beberapa kepala daerah dinilai lamban dalam mengambil keputusan terkait pengangkatan tenaga honorer.
 
 
 
upaya pemerintah
 
sebagai respons atas masalah ini, pemerintah pusat memperpanjang batas waktu pendaftaran seleksi pppk tahap ii hingga 15 januari 2025. mendagri juga mendorong kepala daerah untuk segera membuka formasi sesuai dengan kebutuhan yang tercatat di database bkn.
 
“kalau ini tidak diselesaikan, ada 319.605 honorer yang pasti akan ribut dan komplain. ini akan menjadi masalah besar,” tegas tito.
 
ia juga menekankan pentingnya penataan tenaga non-asn agar tidak ada lagi istilah pegawai honorer di instansi daerah pada 2025. pemerintah pusat akan terus mengawal proses ini agar berjalan sesuai dengan aturan.
 
rekomendasi untuk kepala daerah
 
mendagri meminta kepala daerah untuk:
 
segera membuka formasi pppk sesuai dengan kebutuhan.
 
memastikan tidak ada rekrutmen tenaga non-asn baru.
 
mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk belanja pegawai.
 
memberikan prioritas kepada tenaga honorer yang telah lama mengabdi di instansi masing-masing.
 
 
jika langkah-langkah ini dilakukan dengan tepat, tito berharap seluruh tenaga honorer yang tercatat di database bkn dapat diangkat menjadi pppk pada 2025, sehingga tidak ada lagi tenaga non-asn yang terkatung-katung.
 
dengan waktu yang semakin mendesak, pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan permasalahan ini demi masa depan tenaga honorer di indonesia.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lambar - Minggu, 12 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan