Karena Hal Ini, Hearing DPRD Terkait Proyek Ditunda

SEKINCAU – Rapat komisi DPRD Kabupaten Lampung Barat (Lambar), yang membahas dugaan ketidaksesuaian dalam pembangunan rabat beton (cor kaku) yang didanai melalui APBD Perubahan Pemerintah Provinsi Lampung terpaksa ditunda. Penundaan ini disebabkan oleh libur nasional dan cuti bersama perayaan Isra Miraj serta Tahun Baru Imlek 2025.

Pembangunan rabat beton yang kini menjadi sorotan ini berada di beberapa lokasi di Kecamatan Sekincau, yaitu Kelurahan Sekincau, Pekon Tigajaya, dan Giham Sukamaju. Proyek ini sebelumnya telah disoroti oleh Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Lambar karena dugaan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya.

Anggota DPRD Lambar dari Fraksi PKS, Harun Roni, menjelaskan bahwa pembahasan antar fraksi mengenai proyek tersebut belum dapat dilaksanakan karena adanya libur nasional. Meskipun demikian, Harun memastikan bahwa rapat akan segera dijadwalkan kembali pada awal Februari untuk menindaklanjuti temuan yang ada.

"Pembahasan antar fraksi belum bisa dilaksanakan karena libur kerja. Kami rencanakan awal Februari ini untuk membahas lebih lanjut, termasuk koordinasi dengan DPRD Provinsi dan dinas terkait di tingkat provinsi," ujar Harun.

Sebelumnya, Anggota DPRD Lambar dari Fraksi Gerindra, Untung, telah meninjau langsung lokasi pembangunan dan mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi rabat beton yang dinilai tidak sesuai standar. Ia menilai pembangunan tersebut tampak asal-asalan, dengan kualitas yang diragukan serta tidak mengedepankan spesifikasi teknis yang semestinya.

Keluhan serupa juga datang dari warga setempat, yang merasa bahwa proyek ini tidak memenuhi kualitas yang diharapkan. Berdasarkan informasi yang beredar dan unggahan dari GMBI Lambar, pelaksana proyek, yang identitas perusahaannya masih belum jelas, diduga hanya melakukan perbaikan bersifat formalitas dengan menambal titik-titik rusak yang sebelumnya digali saat pengecekan.

Untuk memastikan kualitas proyek ini, warga setempat meminta agar dilakukan pemeriksaan lebih mendalam, termasuk dengan metode pelubangan untuk menguji ketebalan serta kualitas adukan beton. Mereka juga mengusulkan agar dilakukan uji laboratorium untuk memastikan apakah pembangunan ini telah memenuhi standar teknis yang ditetapkan.

Dengan penundaan rapat komisi DPRD, masyarakat berharap agar pembahasan proyek ini dapat segera dilaksanakan dan menghasilkan langkah konkret untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan yang terjadi dalam pembangunan rabat beton ini. *