MENANTI REALISASI JANJI POLITIK KEPALA DAERAH

Oleh : Syarief Ediansah, S.H.I., M.M.
(Mantan Komisioner KPU Lambar Periode 2014 -2024)

KABAR terakhir rencana pelantikan kepala daerah baik gubernur, bupati dan walikota akan dilaksanakan beberapa hari kedepan seperti yang disampaikan oleh Pemerintah RI melalui Mendagri. Presiden Prabowo Subianto selaku kepala negara akan melakukan pelantikan serentak secara langsung di Jakarta.

Ini berarti,  kita akan segera mempunyai kepala daerah yang baru hasil Pilkada 2024 yang lalu. Rencana pelantikan akan dilakukan dalam beberapa tahap,  yang pertama dikhususkan bagi Propinsi dan Kabupaten Kota yang tidak ada PHP di Mahkamah Konstitusi,  serta mereka yang telah dinyatakan dismissal oleh MK.

Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota terpilih menjadi momen penting yang menandai dimulainya masa jabatan seorang pemimpin daerah. Proses pelantikan ini meskipun banyak terdapat dinamika dan spekulasi yang menyelimutinya dan tidak dilakukan seperti biasanya tetapi tentu akan dilakukan secara resmi dengan prosedur tertentu yang diatur oleh perundang-undangan. Tentu saja Presiden RI akan menyampaikan pesan-pesan sinkronisasi pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Masalahnya,  Pemerintah pusat meski secara hukum harus adil kepada seluruh daerah namun secara politik,  banyak yang berpendapat bahwa ada tantangan- tersendiri yang akan dihadapi bagi para kepala daerah yang  bukan dari KIM dan irisannya.  Sedangkan bagi pemenang yang didukung oleh partai yang terhimpun dalam KIM Plus tentu hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih segaris karena sinergitas mereka sudah terjalin sejak mereka diusung hingga pemerintahan daerah itu berjalan lima tahun ke depan.

Selanjutnya, para kepala daerah yang bakal segera bekerja, akan menghadapi tantangan selama lima tahun tentang bagaimana mengelola daerahnya agar berkembang, maju, memiliki keunggulan, serta mampu menciptakan suasana kondusif di semua lini. Di sini kepala daerah terpilih perlu memiliki kreativitas agar potensi yang ada di wilayahnya bisa tergali. Berbagai potensi yang ada perlu diangkat guna menambah tumbuhnya perekonomian agar proses pembangunan bisa tercapai sesuai dengan visi, dan misi dan janji-janji politik kepala daerah pada masa kampenye.

 Sebagai civil society yang berada pada tingkat lokal khususnya di Provinsi Lampung,    tentu kita menaruh harapan besar atas kehadiran pemimpin baru tersebut baik Gubernur dan Wakil Gubenur,Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota di Provinsi Lampung meliputi 15 Kabupaten/kota untuk segera bekerja menyelesaikan berbagai macam problem yang dihadapi selama ini, serta merealisasikan seluruh janji -janji politik selama kampanye. Kondisi itu tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi kepala daerah selama lima tahun kedepan.

Beberapa tantangan kepala daerah  yang segera  menghadang diantaranya Pertama Membangun Kredibilitas dan Kepercayaan. Mewujudkan kedua hal ini bagi pemimpin baru adalah hal yang sangat penting, terutama di awal masa jabatannya. Bagi seorang gubernur, bupati dan walikota baru, bisa sangat menantang, mengingat adanya ekspektasi tinggi dari masyarakat serta tantangan yang dihadapi dalam pemerintahan daerah lima tahun kedepan.

Pemimpin baru seharusnya segera membuktikan kompetensinya dalam melakukan tata kelola pemerintahan, khususnya memastkan bahwa semua semua aparatur penyelenggara pemerintah harus mempunyai komitmen bebas dari KKN agar mendapat kepercayaan dari masyarakat.  Pemimpin baru harus menunjukkan sikap yang konsisten antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Ini penting agar masyarakat dan tim tidak merasa ada ketidaksesuaian antara janji dan realisasi.

Beberapa langkah yang bisa diambil untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan antara lain transparansi dalam pengambilan keputusan, mendengarkan aspirasi masyarakat, membangun hubungan yag baik dengan stake holder, mampu mengimplementasikan program yang konsisten dengan janji kampanye dan mengutamakan pelayanan publik.
Kedua.Transisi, Adaptasi Pemerintahan dan Stabilitas politik. Pemimpin baru yang akan dilantik saat ini harus sudah  memiliki  perencanaan transisi yang jelas, termasuk memahami prioritas yang ada, serta memetakan masalah yang harus segera ditangani. Rencana ini juga harus melibatkan team work untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang ada dan bagaimana cara melanjutkan atau mengubahnya.

Satu hal yang menjadi kunci sukses dalam transisi pemerintahan ini adalah melakukan upaya komunikasi yang efektif dengan berbagai pihak, terutama dengan Pegawai Pemerintah Daerah sebagai team work pemimpin baru dalam menjalankan dan merealisasikan janji- janji kampanyenya selama ini. Menjalin komunikasi  dengan masyarakat secara lebih inten melalui forum-forum yang dibentuk baik formal ataupun informal. Komunikasi ini menjadi penting untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat untuk melakukan pemetaan masalah yang ada serta mewujudan penyelesaiannya . Membangun hubungan yang baik dengan DPRD juga adalah hal yang sangat penting dilakukan untuk memastikan kebijakan yang dibuat dapat berjalan dengan baik.

Rekonsiliasi (Islah) pasca Pilkada sangat penting dilakukan untuk memastikan stabilitas politik, sosial, dan ekonomi di daerah tetap terjaga. gubernur, bupati dan walikota harus tampil dalam pidato perdananya pasca pelantikan mengajak masyarakat untuk meninggalkan  polarisasi  yang sempat tercipta saat pilkada yang lalu serta  menekankan persatuan dan kebersamaan dalam mengisi pembangunan dimasa kepemimpinannya serta mengajak semua pihak, termasuk lawan politik, untuk bersama-sama membangun daerah.

Hal lain yang penting dilakukan bagi pemimpin baru setelah dilantik adalah perlu membentuk tim yang kompeten dan loyal untuk mengimplementasikan program-program yang telah direncanakan. Penting untuk memilih pejabat yang memiliki keahlian dan pengalaman yang relevan, serta memiliki integritas tinggi.

Roling jabatan ini menjadi sangat penting dilakukan bagi pemimpin baru karena terkadang pemimpin baru tersebut memiliki visi, misi, dan program kerja yang berbeda dari pendahulunya. Dengan melakukan rolling dapat menyusun tim yang lebih sesuai dengan arah kebijakan dan strateginya. Pergantian pejabat ini juga bisa menjadi dorongan bagi semua Aparatur Sipil Negara (ASN)  untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme mereka, karena mereka tahu bahwa evaluasi selalu bisa dilakukan. Pejabat yang terlalu lama di satu posisi cenderung masuk ke dalam "zona nyaman" dan kehilangan semangat inovasi. rolling membantu menghindari stagnasi dan memastikan dinamika organisasi tetap berjalan.

Ketiga,Pemenuhan Janji Kampanye. Ekspektasi Masyarakat yang tinggi terhadap pemimpin baru adalah sebuah keniscayaan, tentu hal ini harus segera dijawab oleh pemimpin baru dengan mulai bekerja secara cepat untuk merealisasi seluruh janji-janji kampanye. Implementasi janji-jani tersebut tentu harus memilah prioritas program yang bisa dijalankan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang sesuai dengan kondisi keuangan yang ada.

Keterbatasan Anggaran sering kali menjadi kendala dalam realisasi janji- janji kampanye bagi pemimpin baru. Program yang dijanjikan dalam kampanye sering kali membutuhkan anggaran besar, sementara keuangan daerah terbatas .Prioritas anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan mendesak, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Hal lain yang menjadi tantangan tersendiri bagi gubernur, bupati dan walikota yang telah dilantik adalah harus mampu meyesuaikan dan menyelaraskan programnya dengan  Program Nasional yang telah dibuat oleh Presiden Prabowo Subianto.

Disisi lain, terkadang ada problem realisasi janji kampanye lainnya yang sering terjadi biasanya pemimpin baru terkadang mempunyai dinamika psykologis dalam menghadapi perubahan dan ekspektasi masyarakat. Ketika dia  menggantikan pemimpin sebelumnya yang begitu dihormati serta beprestasi, maka ada ekspektasi tinggi dari masyarakat untuk melanjutkan atau bahkan melebihi pencapaian yang sudah ada. Namun sebaliknya, akan muncul tekanan ketikan menggantikan pemimpin yang selama ini dinilai gagal dan  kurang disukai  serta miskin perestasi. Tentunya tekanan ini akan menjadi tantangan bagi pemimpin baru dalam menentukan semua kebijakannya.

Pemimpin baru dituntut untuk mampu menghadirkan solusi alternatif dalam mengatasi berbagai macam tantangan dalam merealisasikan seluruh janji-janji kampanyenya dengan melakukan upaya-upaya seperti menyusun roadmap yang jelas dengan target dan tahapan yang realistis, berkolaborasi dengan DPRD dan ASN untuk memastikan dukungan dalam kebijakan dan anggaran, mencari alternatif pendanaan, seperti investasi swasta atau dana dari pemerintah pusat serta  melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan agar kebijakan lebih tepat sasaran.

Keempat, Teladan dalam kesedarhanaan. Meskipun ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat ditengah ketidak pastian global Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan himbauan untuk melakukan Efisiensi dan penghematan Anggaran. Pemimpin Daerah harus memberikan contoh   terkait Kesederhanaan ini, karakter seorang pemimpin adalah salah satu karakter yang dapat meningkatkan kepercayaan dan kedekatan dengan rakyat atau bawahannya.
 
Pemimpin yang sederhana biasanya lebih mudah diterima oleh masyarakat dan mampu membangun hubungan yang lebih kuat dengan mereka. Kesederhanaan seorang pemimpin akan  tercermin dalam berbagai kebijakan yang  dibuat. Semuanya akan  berpihak kepada rakyat kecil, tidak berorientasi pada kepentingan pribadi dan kelompok, dan mudah diimplementasikan tanpa birokrasi yang rumit.

Mengurangi biaya dan waktu perjalanan dinas keluar daerah, kebijakan turun kelapangan secara rutindan  lebih menggunakan kendaraan dinas sederhana atau tidak membeli unit baru untuk menunjang operasionalnya serta tidak menggunakan protokoler yang berlebihan. Penghapusan atau pengurangan pajak UMKM dan pemutihan denda pajak kendaraan adalah beberapa kebijakan yang mencerminkan seorang pemimpin baru yang sederhana dan amanah.
Walohu a”lam