Daftar 40 Kepala Daerah yang Tidak Akan Dilantik pada 20 Februari 2025

Reporter: Lusiana Purba |

Editor: Budi Setiawan |

Kamis , 06 Feb 2025 - 10:15

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo-Foto MKRI.ID-

daftar 40 kepala daerah yang tidak akan dilantik pada 20 februari 2025                            radarlambar.bacakoran.co - mahkamah konstitusi (mk) baru-baru ini menyatakan bahwa dari 310 perkara sengketa pilkada, hanya sebagian kecil yang akan dilanjutkan ke sidang pembuktian. 
sebanyak 40 perkara diputuskan untuk melanjutkan pemeriksaan lebih lanjut, sementara sisanya dihentikan.
dalam keputusan tersebut, ketua mk suhartoyo mengungkapkan bahwa hanya sekitar 12,9% dari keseluruhan sengketa pilkada yang akan berlanjut ke tahap pembuktian, setelah melalui enam sesi sidang pengucapan putusan dismissal pada tanggal 4 dan 5 februari 2025.
berikut adalah daftar 40 kepala daerah yang tidak akan dilantik pada 20 februari 2025 akibat proses sengketa yang sedang berlangsung:
1. bupati tasikmalaya
2. bupati magetan
3. bupati pesawaran
4. bupati mimika
5. walikota banjarbaru
6. bupati aceh timur
7. gubernur bangka belitung
8. bupati bangka barat
9. bupati pasaman
10. bupati lamandau
11. walikota palopo
12. walikota sabang
13. bupati gorontalo utara
14. bupati pasaman barat
15. bupati bengkulu selatan
16. bupati empat lawang
17. bupati banggai
18. bupati bungo
19. bupati serang
20. bupati parigi moutong
21. kabupaten mandailing natal
22. boven digoel
23. gubernur papua pegunungan
24. gubernur papua
25. kabupaten jayapura
26. kabupaten puncak
27. kabupaten puncak jaya
28. kabupaten pulau taliabu
29. kabupaten buton tengah
30. kabupaten talaud
31. kabupaten mahakam hulu
32. kabupaten buru
33. kabupaten jeneponto
34. bupati mandailing natal
35. bupati boven digoel
36. gubernur papua pegunungan
37. gubernur papua
38. bupati jayapura
39. bupati puncak
40. bupati puncak jaya
 
pelantikan kepala daerah pada 20 februari 2025
menteri dalam negeri (mendagri) baru-baru ini mengumumkan bahwa pelantikan kepala daerah terpilih akan dilakukan pada tanggal 20 februari 2025. 
proses ini akan berlaku untuk gubernur, bupati, dan wali kota yang terpilih, dengan ketentuan tidak ada sengketa hukum yang masih berlanjut. 
pelantikan tersebut akan dilaksanakan di istana negara. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lambar - Kamis, 6 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan