Kementerian BUMN Beralih ke Mobil Hybrid untuk Kendaraan Dinas pada 2025

Radarlambar.bacakoran.co -Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengumumkan rencananya untuk mengganti penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas pada tahun 2025. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap pemangkasan anggaran pemerintah yang cukup signifikan, mencapai hingga 66 persen. Sebelumnya, mobil listrik sewaan digunakan oleh Kementerian BUMN untuk kendaraan dinas pejabat dan operasional. Namun, dalam upaya untuk menghemat anggaran, kementerian kini memilih mobil hybrid yang lebih terjangkau.

Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, pemangkasan anggaran yang cukup besar ini sejalan dengan kebijakan efisiensi biaya yang diterapkan di kementeriannya. Anggaran kendaraan dinas diperkirakan akan berkurang dari Rp 277,5 miliar menjadi sekitar Rp 215 miliar, lebih tinggi dari estimasi Kementerian Keuangan yang memproyeksikan anggaran bisa dipangkas menjadi Rp 161,9 miliar.

Transisi Menuju Kendaraan Listrik

Pada awal 2024, Kementerian BUMN memberikan mobil listrik kepada pejabat Eselon I dan II sebagai kendaraan dinas untuk mendukung transisi energi yang diusung pemerintah. Keputusan ini sebelumnya dilatarbelakangi oleh klaim bahwa penggunaan mobil listrik dapat menghemat biaya hingga 60 persen dibandingkan kendaraan konvensional, sekaligus mengurangi dampak emisi karbon yang dihasilkan oleh kendaraan berbahan bakar fosil. Kebijakan ini juga didorong oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022, yang mendorong penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) di instansi pemerintah.

Peralihan ke Mobil Hybrid

Namun, dengan adanya pemangkasan anggaran yang cukup besar, Kementerian BUMN kini beralih ke kendaraan hybrid, yang dianggap lebih murah namun tetap mendukung upaya pengurangan emisi karbon. Erick Thohir menegaskan bahwa meskipun pilihan beralih ke mobil hybrid, kementerian tetap berkomitmen untuk mendukung pengurangan dampak perubahan iklim melalui pengurangan emisi gas rumah kaca.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya untuk menjaga keseimbangan antara kebijakan ramah lingkungan dan pengelolaan keuangan yang lebih efisien. Pemilihan mobil hybrid sebagai kendaraan dinas diharapkan dapat memenuhi kebutuhan operasional kementerian dengan biaya yang lebih terjangkau tanpa mengurangi komitmen terhadap keberlanjutan energi. (*)