Taufan Pawe, Anggota DPR Golkar yang Mengkritik Penerimaan PPPK Sebagai Beban Negara

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO - Taufan Pawe, anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, belakangan ini menjadi pusat perhatian setelah mengungkapkan pendapat kontroversial mengenai Program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Dalam rapat Komisi II DPR pada 12 Februari 2025 yang membahas efisiensi anggaran, Taufan menyatakan bahwa penerimaan PPPK seharusnya dilihat sebagai beban bagi negara.

 

Pernyataan Mengenai Beban Negara

Taufan menekankan bahwa penerimaan PPPK, meskipun penting, menjadi tantangan besar karena kemampuan fiskal negara terbatas. 

Menurutnya, tidak semua daerah memiliki anggaran yang cukup untuk menanggung biaya terkait PPPK. 

Dia juga menambahkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kapasitas keuangan masing-masing daerah, yang seringkali berbeda-beda.

"Penerimaan PPPK ini adalah tantangan besar. Negara harus hadir, namun kita juga harus sadar bahwa kemampuan kita terbatas, dan beberapa daerah tidak memiliki kapasitas untuk melaksanakannya," ujar Taufan.

Taufan juga mendorong Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk berpikir lebih rasional dan strategis dalam mengatasi masalah ini, agar solusi yang diambil bisa lebih efektif dan sesuai dengan kondisi yang ada.

 

Profil Taufan Pawe

Taufan Pawe lahir pada 14 Oktober 1965 dan menjabat sebagai Wali Kota Parepare selama dua periode, yakni 2013 hingga 2023. 

Di Pemilu 2024, Taufan terpilih sebagai anggota DPR RI dari Dapil Sulawesi Selatan II. Sebelumnya, Taufan juga memimpin Partai Golkar Sulawesi Selatan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah.

Pendidikan Taufan dimulai di SD Negeri 20 Parepare, lalu melanjutkan ke SMP Frater Parepare dan SMA Negeri 1 Parepare, di mana ia aktif dalam kegiatan OSIS.