Tunjang Operasional, Dishub Lambar Butuhkan Kendaraan Patroli

BALIKBUKIT – Untuk menunjang operasional dan meningkatkan efektivitas pengawasan lalu lintas serta fasilitas transportasi, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Lampung Barat membutuhkan tambahan kendaraan patroli. 

Keberadaan kendaraan ini dinilai mendesak guna mempercepat respons terhadap berbagai kondisi di lapangan, termasuk pemantauan rambu lalu lintas, penerangan jalan umum (PJU), serta pengaturan arus kendaraan di titik-titik rawan kecelakaan dan kemacetan.

Kepala Dinas Perhubungan Lampung Barat, Reza Mahendra, melalui Kabid Sarana dan Prasarana Budiyono, menyatakan bahwa saat ini keterbatasan armada operasional menjadi kendala dalam pengawasan dan penanganan permasalahan lalu lintas.

“Kami membutuhkan kendaraan patroli untuk menunjang tugas-tugas rutin di lapangan. Mulai dari pengecekan rambu-rambu, pemantauan kondisi PJU, hingga pengaturan lalu lintas di lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan maupun kemacetan,” ujar Budiyono.

Ia menjelaskan bahwa wilayah Lampung Barat memiliki topografi yang beragam, dengan banyak jalur berkelok dan tanjakan curam yang membutuhkan pengawasan lebih intensif. Dengan kendaraan patroli yang memadai, Dishub dapat lebih cepat merespons laporan masyarakat mengenai rambu rusak, lampu jalan mati, ataupun kondisi jalan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.

“Lampung Barat memiliki banyak jalur dengan tingkat risiko tinggi. Beberapa titik rawan kecelakaan membutuhkan pemantauan berkala. Selain itu, petugas kami juga harus sering turun langsung ke lokasi untuk memastikan kelayakan fasilitas transportasi. Kendaraan patroli akan sangat membantu dalam mendukung tugas-tugas ini,” lanjutnya.

Budiyono menyebutkan bahwa usulan pembaharuan kendaraan patroli ini telah diajukan sejak beberapa tahun lalu, namun keterbatasan APBD menjadi kendala utama, sehingga pihaknya berharap agar usulan ini dapat di akomodir oleh pemerintah pusat 

“Sudah lama diajukan, dan harapannya ini bisa di akomodir oleh Kementerian Perhubungan, karena kalau dari ABPD tentunya sulit karena anggaran sangat terbatas, terlebih tahun ini terdampak efisiensi anggaran. Jadi kita hanya bisa berharap dari pemerintah pusat,” pungkasnya. *