Bapenda Optimis Retribusi PBG Capai Target

Ilustrasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)--
BALIKBUKIT – Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sebelumnya dikenal dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), menjadi salah satu kontributor penting bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lampung Barat. Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menargetkan retribusi PBG sebesar Rp200.000.000.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Drs. Daman Nasir, M.P menyampaikan, meskipun hingga saat ini belum ada realisasi, ia tetap optimistis bahwa target akan tercapai menjelang akhir tahun. “Pada APBD murni, retribusi PBG tahun ini ditargetkan Rp200 juta. Meskipun belum ada realisasi, kami yakin target ini dapat tercapai, bahkan melebihi target, mengingat masih ada beberapa bulan lagi,” ujar Daman, Selasa (18/2/2025).
Pada tahun sebelumnya, lanjut Daman, retribusi PBG juga mencapai lebih dari target yang ditentukan. Pada tahun 2024, Kabupaten Lampung Barat juga menargetkan retribusi PBG Rp200 juta dan terealisasi over target. Dengan capaian tersebut, ia berharap tahun ini lebih banyak masyarakat yang mengurus PBG, guna mendukung pencapaian PAD.
Sekadar informasi, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 menghapus status IMB dan menggantinya dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Perubahan ini dilakukan untuk memperlancar proses izin pembangunan yang lebih transparan dan efisien.
Pelayanan untuk PBG di Kabupaten Lampung Barat dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). Masyarakat yang ingin mengurus PBG harus mengajukan berkas dan data melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sedangkan, izin PBG tersebut nantinya akan dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Dengan adanya aplikasi yang terintegrasi dan proses yang lebih mudah, Daman juga mengimbau agar masyarakat yang ingin membangun segera mengurus PBG-nya. “Bagi masyarakat yang ingin mengurus PBG, segera lakukan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas PUPR dan DPMPTSP. Dengan begitu, diharapkan dapat memperlancar proses pembangunan serta membantu tercapainya target retribusi tahun ini,” tandasnya. *