Prabowo Rencanakan Penghematan Anggaran Hingga Rp 750 Triliun, Apa Saja Risikonya?

RADARLAMBAR.BACAKORAN.CO - Presiden Prabowo Subianto berencana mengimplementasikan penghematan anggaran negara yang mencapai Rp 750 triliun, angka yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang sebesar Rp 306,69 triliun. 

Dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Gerindra pada Sabtu (15/2), Prabowo mengungkapkan bahwa rencana efisiensi anggaran tersebut akan dilaksanakan dalam tiga tahapan.

 

Tahapan Penghematan Anggaran

Tahapan pertama yang akan dilakukan adalah penyisiran anggaran oleh Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang bertujuan untuk menghemat Rp 300 triliun. 

Penghematan ini akan berasal dari anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), yang merupakan bagian anggaran yang tidak termasuk dalam anggaran kementerian atau lembaga negara. 

BA BUN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 127/PMK.02/2020.

Tahapan kedua mencakup penghematan sebesar Rp 308 triliun. Langkah ini akan dilakukan dengan menyisir anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sampai ke satuan 9, meskipun sekitar Rp 58 triliun akan dialokasikan kembali untuk 17 kementerian dan lembaga terkait.

Tahap ketiga akan berfokus pada penghematan Rp 300 triliun, yang diperoleh dari dividen badan usaha milik negara (BUMN). 

Namun, sekitar Rp 100 triliun dari penghematan ini akan dialokasikan kembali untuk modal kerja.  Jadi total anggarannya mencapai Rp 750 triliun atau sekitar US$ 44 miliar.

 

Risiko dan Tantangan dari Penghematan Anggaran

Walaupun penghematan anggaran bisa meningkatkan efisiensi, ada keraguan mengenai pencapaian target tersebut. 

Pengamat ekonomi dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, berpendapat bahwa pencapaian penghematan tersebut terkesan terlalu ambisius dan berisiko gagal.